panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
11 Juli 2013 | 20:05 wib
SKB Lima Menteri Timbulkan Masalah

JAKARTA, suaramerdeka.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS ternyata tidak efektif. Justru menimbulkan sejumlah masalah dilapangan.

"Niat awal dari SKB itu tidak jelek, tapi implementasinya di lapangan itu hanya menekankan pemerataan saja. Banyak daerah yang asal memindahkan guru tanpa melihat kualitas dan kompetensinya. Jika ini diteruskan, akan berdampak buruk," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, Kamis (11/7), di Gedung Guru. 

Menurutnya, keberadaan SKB tersebut telah gagal menjamin peningkatan mutu guru dan mutu pendidikan. Sebaliknya, hal itu justru merugikan guru, merendahkan guru, dan menjadikan guru bekerja tidak profesional.

Munculnya SKB lima menteri itu disebabkan karena kekurangan julah guru SD dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk itu, melalui SKB tersebut diharapkan pemerintah daerah mau berkoordinasi untuk melakukan penataan dan pemerataan keberadaan guru. Karena tidak dapat dipungkiri, jumlah guru di daerah perkotaan lebih banyak ketimbang di daerah.

Akan tetapi, pihak pemerintah daerah sepertinya salah menafsirkan isi dari SKB tersebut. Sehingga penataan guru dilakukan dengan memindahkan guru tanpa melihat sertifikasi dan kompetensi guru yang bersangkutan.

Hal itu yang pada akhirnya menjadi masalah, dimana guru mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak kepada pembayaran tunjangan sertifikasi guru.

Menurutnya, untuk mencapai pemerataan dan melakukan penataan pengelolaan guru, antar pemerintah daerah harus saling berkoordinasi. Dengan demikian, jumlah guru tidak hanya menumpuk pada daerah-daerah tertentu saja.

"PGRI minta agar SKB itu dicabut saja, karena implementasinya tidak baik. Seharusnya, pemataan itu antar provinsi dan daerah, bukan hanya memindahkan guru antar jenjang. Itu jelas menimbulkan masalah," tegasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat Permendikbud No 62 Tahun 2013, sebagai turunan dari SKB lima menteri tersebut. Adapun inti dari peraturan tersebut adalah memungkinkan guru untuk mengajar bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi atau sertifikat pendidikan, namun untuk sementara waktu.

Pemerintah hanya memberikan batas waktu selama dua tahun, untuk kemudian guru yang bersangkutan tersebut wajib melakukan atau mengikuti pendidikan sesuai dengan bidang yang diajarnya. Menurut PGRI, kebijakan dan aturan tersebut tidak bisa menjadi solusi. Aturan tersebut dinilai melegalkan proses non akademis.

( Satrio Wicaksono / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
02 September 2014 | 18:35 wib
Dibaca: 27
02 September 2014 | 18:25 wib
Dibaca: 123
02 September 2014 | 18:15 wib
Dibaca: 163
image
02 September 2014 | 18:05 wib
Dibaca: 108
image
02 September 2014 | 17:55 wib
Dibaca: 96
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER