panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
10 Juli 2013 | 19:53 wib
UU Miras Sudah Tak Berlaku

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kelapa Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menyatakan beberapa payung hukum soal peredaran Minuman Keras (Miras) di tanah air yang menjadi dasar untuk peredaran barang tersebut sudah tidak berlaku lagi.

"Mahkamah Agung (MA) beralasan pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Minuman Keras (Miras) karena beberapa undang-undang yang menjadi dasar sudah tidak berlaku," ujar Ridwan Mansyur, di Jakarta, Rabu (10/7).

Dia mengatakan sebagian undang-undang yang menjadi dasar terbitnya Keppres itu yakni UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan lainnya, UU Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan UU Nomor 36 Tahun 2009. Selain itu, PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan yang telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2004, PP Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.

"Karenanya, Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Miras telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya, sehingga beralasan tidak sah dan tidak berlaku umum. Itu yang menjadi pokok pertimbangan majelis," kata Ridwan.

Dia menegaskan yang terpenting lembaga publik terkait bisa menindaklanjuti putusan ini dengan langkah-langkah kebijakan demi menciptakan ketertiban masyarakat yang tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Ridwan mengungkapkan saat ini peredaran miras tidak terkontrol yang tersebar dimana-mana, seperti di minimarket, jalanan, dan tempat-tempat lain, sehingga perlu ada regulasi baru untuk mengaturnya.

"Mungkin ada regulasi baru yang lebih efektif mengawasi peredaran miras karena daerah yang paling tahu kondisi di daerahnya. Nanti, pada 18 Juli 2013 akan kami sampaikan ke Kemendagri dan dimasukkan dalam berita negara," tandas Ridwan.

Ridwan mengatakan jika peredaran miras dikontrol pemerintah pusat, pemerintah daerah mungkin tidak bisa mengontrol sendiri, padahal daerahlah yang tahu persis kondisi sosial, budaya masyarakatnya.

MA mengabulkan pengujian Keputusan Presiden (Keppres) 3/1997 tentang Minuman Keras (Miras) yang dimohonkan oleh Front Pembela Islam (FPI). Dalam putusannya, Majelis menyatakan Keppres RI Nomor 3 Tahun 1997 tidak berlaku karena dasar hukum pembentukan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan menyatakan Keppres bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, UU No.36 Th 2009, UU No.8 Th 1999, UU No.7 Tahun 1996.

Putusan ini dijatuhkan oleh majelis kasasi yang diketuai majelis hakim Supandi dengan hakim anggota Hary Djatmiko dan Yulius pada 18 Juni 2013.

( Budi Yuwono / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 3074
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 3288
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 3112
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 4168
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 3050
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
05 September 2014 | 23:15 wib
02 September 2014 | 12:53 wib
05 September 2014 | 23:45 wib
05 September 2014 | 23:30 wib
FOOTER