panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
26 Juni 2013 | 17:35 wib
Perlu Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Daerah

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pada era otonomi ini, perkembangan pendidikan di daerah kerap tidak luput dari intervensi politik. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi, pembenahan, serta regulasi pedoman penyelenggaraan pendidikan.

"Sekarang ini banyak kendala yang justru dapat mendegradasi mutu pendidikan, yang paling menonjol itu politisasi berujung mutasi yang bukan didasarkan mutu dan kualitas," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, di Jakarta, Rabu (26/6).

Maka, permasalahan intervensi politik daerah terhadap pendidikan akan menjadi bahan pembahasan dalam Kongres XXI PGRI, di Jakarta, 1-5 Juli 2013. "Maka, akan kami undang Mendagri dalam kongres untuk membicarakan bagaiman peran Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan mutu pendidikan," ujarnya.

Pihak berharap, perlu adanya regulasi dari pemerintah pusat yang dapat dijadikan pedoman untuk menjaga standarisasi pendidikan daerah, agar lebih baik. Pasalnya, setiap pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk memajukan dan mengambangkan pendidikan di daerahnya masing-masing. Jangan sampai, para pejabat daerah memanfaatkan otonomi pendidikan untuk kepentingan golongan.

"Regulasi yang kami harap itu bisa menyangkut kriteria para pejabat pendidikan, pengalokasikan anggaran APBD untuk pendidikan, perlukah adanya Perda pendidikan, dan bagaimana standar pengelolaan guru daerah. Ini penting untuk dibahas," ungkap Sulistiyo.

Anggota DPD RI itu mencontohkan, satu hal yang kerap menjadi masalah akibat tidak adanya aturan jelas dalam dunia pendidikan adalah terkait dengan pengangakatan guru. Dimana, daerah bahkan sekolah memiliki kewenangan untuk mengangkat guru honorer.

"Ini akan berdampak panjang ketika tidak ada aturan jelas, bagaimana dengan nasib guru honorer itu. Sementara pemerintah juga tidak jelas dalam hal distribusi guru," tegasnya.

Terkait dengan pengelolaan tenaga pendidikan di daerah, dirinya juga menyesalkan tidak adanya sistem rekrutmen kepala sekolah dan pengawas yang baik. Mengingat, intervensi politik kepada kepala sekolah dan pengawas itu sangatlah tinggi.

( Satrio Wicaksono / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
18 April 2014 | 01:35 wib
Dibaca: 76
18 April 2014 | 01:15 wib
Dibaca: 190
18 April 2014 | 00:55 wib
Dibaca: 369
18 April 2014 | 00:35 wib
Dibaca: 343
18 April 2014 | 00:15 wib
Dibaca: 318
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
13 April 2014 | 16:56 wib
07 April 2014 | 21:40 wib
12 April 2014 | 17:55 wib
02 April 2014 | 00:53 wib
FOOTER