panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
26 Juni 2013 | 06:25 wib
Penuntutan Korupsi Rp 18,6 M Diminta Dihentikan

KUDUS, suaramerdeka.com - Mantan Ketua DPRD 1999 - 2004 H Heris Paryono meminta agar kasus dugaan korupsi APBD 2002 - 2004 sebesar Rp 18,6 miliar dapat dihentikan penuntutannya. Tidak hanya itu, 21 wakil rakyat periode tersebut yang sudah enam tahun menyandang status tersangka diharapkan segera mendapatkan rehabilitasi nama baik.

Ditemui di rumahnya, Heris menyatakan paska pembebasannya setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan (Suara Merdeka 15/6), sejumlah anggota DPRD 1999 - 2004 mendatanginya. Dari pembicaraan yang berkembang, mereka meminta agar kasus ini dapat segera dihentikan penuntutannya. Alasannya, sudah tiga orang yang sebelumnya mendekam di Rutan Kudus akhirnya dibebaskan baik karena Kasasi atau PK yang dikabulkan.

"Mewakili rekan-rekan, kami akan segera mengirim surat ke Kejaksaan Negeri Kudus," akunya.

Menurutnya, keputusan MA soal PK dianggap sebagai pembuktian kuat bahwa dugaan korupsi tersebut tidak benar. Sejak kasus tersebut digulirkan tahun 2004 silam, dirinya dan anggota DPRD lainnya berulangkali membantah melakukan korupsi. Faktanya, dirinya justru dijebloskan ke penjara selama enam tahun dua bulan. Selama periode tersebut, dia kehilangna kesempatan berpolitik dan keluarganya harus menanggung beban karena "stempel" koruptor yang dialamatkan kepadanya. "Beban kami sangat luar biasa," jelasnya.

Titipan

Hal itu pula yang dirasakan 21 anggota DPRD yang hingga saat sekarang masih berstatus tersangka. Tentunya, mereka tidak leluasa bergerak dalam berbagai kancah kemasyarakatan.

"Kami akan mengirim surat agar Kejari segera menghentikan penuntutan kasus ini segera," jelasnya.

Secara pribadi, dirinya juga meminta uang titipan yang sudah diberikan kepada aparat penegak hukum sebelumnya. Uang sebesar Rp 300 juta dan serfifikat tanah sudah diserahkan sebagai uang titipan.

"Tanggapan dari Kajari cukup baik dan kami berharap dapat segera memberikan kepada saya," tandasnya.

Sebelumnya, Kajari Amran Lakoni berjanji akan segera mengambil sikap terkait permintaan tersebut. Selain melakukan kajian secara internal, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejati untuk memutuskan langkah berikutnya.

( Anton WH / CN39 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 13436
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 14166
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 13939
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 16340
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 13499
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER