panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
31 Mei 2013 | 03:23 wib
Sumbangan Sekolah Negeri Tidak Boleh Disamakan

SLEMAN, suaramerdeka.com - Pengaduan sejumlah wali murid SD Maguwoharjo I Depok tentang penarikan uang sumbangan perpisahan sekolah, mendapat tindaklanjut dari instansi terkait. Pada Kamis (30/5), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman memanggil kepala sekolah bersangkutan untuk klarifikasi.

"Hari ini Kepala SD Maguwoharjo I kami panggil. Jika hasil klarifikasi menyebutkan permasalahan ini ada kaitan dengan komite sekolah, besok pihak terkait juga akan kami undang," kata Kepala Disdikpora Sleman, Arif Haryono.

Dia menegaskan, berdasar Permendikbud no 44/2003, SD dan SMP negeri tidak boleh menarik pungutan iuran bulanan. Sekolah negeri hanya diperkenankan meminta sumbangan sukarela yang sifatnya tidak mengikat. Syarat lain, sumbangan tersebut tidak boleh ditentukan nominalnya dan inisiatif berasal dari pihak penyumbang. "Kalau jumlahnya disamaratakan, itu namanya bukan sumbangan sukarela sebagaimana diatur dalam Permendikbud," tandasnya.

Menghadapi agenda pelepasan siswa yang akan marak digelar pascakelulusan, pihaknya menyarankan sekolah agar memusyawarahkan terlebih dulu dengan orang tua dan komite. Jika ada yang keberatan, pihak sekolah tidak boleh memungut.  Sebelumnya, sejumlah wali murid SDN Maguwoharjo I Depok memprotes sumbangan perpisahan sekolah yang ditetapkan sebesar Rp 250 ribu per siswa. Selain nominal terlalu besar, alokasi pungutan juga dirasa tidak tepat.

Pasalnya, sebagian dana digunakan untuk membeli komputer sekolah senilai Rp 5 juta. Acara perpisahan kelas VI rencananya digelar pada 8 Juni 2013. Dari surat edaran tercantum biaya yang dibutuhkan adalah Rp 19.750.000. Biaya ditanggungkan ke 71 wali murid, dan paling lambat dibayarkan pada 1 Juni.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Kepala Sekolah SDN Maguwoharjo I, Maryati menolak disangkutpautkan dengan persoalan tersebut. Menurutnya, pungutan sudah didasarkan kesepakatan wali murid melalui rapat komite sekolah. "Tidak ada paksaan membayar penuh. Kami juga memiliki skema subsidi silang bagi yang tidak mampu," ujarnya.

Menyangkut rencana pembelian komputer, dia menjelaskan fasilitas itu akan digunakan untuk menunjang kinerja wali kelas. Belum lama ini, pihak sekolah baru saja kehilangan dua unit laptop dan tiga LCD.

( Amelia Hapsari / CN34 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
03 September 2014 | 04:17 wib
Dibaca: 71
03 September 2014 | 04:04 wib
Dibaca: 140
03 September 2014 | 03:50 wib
Dibaca: 297
03 September 2014 | 03:36 wib
Dibaca: 259
03 September 2014 | 03:22 wib
Dibaca: 344
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER