panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
28 Mei 2013 | 12:25 wib
KPK Periksa Pemilik AHRS Terkait Pemerasan Pajak


JAKARTA, suaramerdeka.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa manajer pemasaran PT Asep Hendro Racing Sport (PT AHRS) Trijoko Putranto terkait kasus pemerasaan pengurusan pajak yang menjerat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Pargono Riyadi.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka PR (Pargono Riyadi, red)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (28/5). Selain itu, KPK juga memeriksa Pargono diperiksa sebagai tersangka.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Pargono dan Rukmin Tjahyanto alias Andreas di sebuah lorong di stasiun Gambir pintu selatan pada Selasa, 9 April sekitar pukul 17.00 WIB. Selang 10 menit, KPK kemudian melakukan menjemput Asep Hendro di kediamannya di daerah Depok.

Rabu dini hari, KPK menjemput Manager pada perusahaan Asep, Wawan pada Rabu siang. Terakhir, pada malam harinya KPK menjemput seorang konsultan Sudiarto.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK akhirnya menetapkan Pargono Riyadi sebagai tersangka kasus pemerasan. Dalam saat bersamaan, KPK membebaskan empat orang yang sempat ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut, yakni Asep Hendro, Andreas, Wawan, dan Sudiarto.

Pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf e (soal pemerasan) atau pasal 23 uu no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP.

Pasal 12 huruf e menyebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Sementara Pasal 421 KUHP mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dalam kasus ini, melarang pemilik PT Asep Hendro Racing Sport Asep Yusuf Hendra Permana atau yang lebih dikenal Asep Hendro bepergian ke luar negeri. KPK juga melarang ke luar negeri Manajer Keuangan PT AHRS Wawan Firdaus, Manajer Marketing PT AHRS Trijoko Poetranto, konsultan Sudiarto Budiyuwono, dan Rukmin Tjahyanto alias Andreas.

( Mahendra Bungalan / CN33 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 12678
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 13419
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 13197
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 15566
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 12772
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER