panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
17 Mei 2013 | 18:57 wib
PP 32/2013 Multitafsir, Mendikbud Pertahankan UN SD

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum dapat memastikan penghapusan Ujian Nasional (UN) SD. Kepastian dihapus atau tidaknya UN akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yang akan dibuat setelah melakukan konvensi nasional pendidikan, September mendatang.

"Urusan UN, nanti tunggu hasil konvensi. Saya tidak akan membuat Permen sebelum ada konvensi," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, di Gedung Kemendikbud, Jumat (17/5).

Dirinya menjelaskan, tidak ada aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013, yang menyebutkan secara jelas tentang penghapusan UN SD. Dikatakan, pasal 67 PP tersebut hanya mengatur bahwa untuk UN SD tidak lagi diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

"UN SD masih tetap ada, hanya tidak menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan. Karena prakteknya sekarang kan juga diselenggarakan oleh provinsi, campur tangan pemerintah hanya 25 persen. Ini yang menjadi pertimbangan, apa tidak lebih baik diserahkan sepenuhnya ke daerah," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro mengaku bahwa aturan dalam PP tersebut, khususnya yang mengatur tentang UN, multitafsir.

"Memang ini multitafsir. Tafsir pertama itu, UN SD tetap ada tapi yang laksanakan bukan BSNP, karena dikecualikan. Atau tafsir kedua, UN SD itu tidak ada," ungkapnya.

Oleh karena, dirinya menegaskan, ketentuan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam Permendikbud. Dirinya menuturkan, semangat awal pembuatan pasal 67 itu adalah bahwa keberadaan UN SD harus dievaluasi. Mengingat, saat ini pun porsi pelaksanaan UN SD berada di tangan pemerintah provinsi, bukan pemerintah pusat. Selain mempertimbangkan adanya program wajib belajar sembilan tahun.

"Semangat kedua adalah adanya kurikulum baru. Dimana kurikulum baru pembelajarannya tematik terpadu. Kemudian konteks itu menjadi sangat penting," ungkap Khairil.

Meski demikian, ditegaskan, arti pasal tersebut bukan berarti menghapus UN SD. "Pasal itu tidak untuk menghapus evaluasi UN SD. Evaluasinya tetap ada, tapi bentuknya harus dikaji. Bisa UN, bisa bentuk lain. Tapi UN SD harus dievaluasi itu iya," imbuhnya.

Inspektur Jendral (Irjen) Kemendikbud, Haryono Umar mengatakan, tidak ada pihak manapun, termasuk Mendikbud yang boleh memberikan penafsiran atas aturan yang ada. Dikatakan, lembaga yang boleh melakukan penafsiran atas PP hanyalah Mahkamah Agung.

( Satrio Wicaksono / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 12069
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 12774
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12566
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 14862
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 12152
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER