panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
13 Mei 2013 | 11:52 wib
Usulan Perubahan Kelima UUD 1945 Belum Mendesak

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Usulan perubahan kelima Undang-undang Dasar 1945 bukan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan saat ini, pasalnya perubahan amandemen UUD membutuhkan dukungan dari seluruh anggota DPR dan seluruh komponen masyarakat, tidak semata-mata hanya usulan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Apalagi 10 isu strategis perubahan yang diusulkan perlu dikritisi. Demikian yang mengemuka dalam dikusi ''Urgensi Perubahan Kelima UUD 1945'' yang diselenggarakan oleh Magister Hukum UGM dan Dewan Perwakilan Daerah di ruang multimedia gedung pusat UGM.

Hadir sebagai narasumber pakar administrasi negara Prof Dr Sofian Effendi MPIA, pakar hukum tata negara Mohammad Fajrul Falaakh SH MA MSi, pengamat ilmu hukum UII Prof Dr Jawahir Tantowi dan pengamat politik Prof Dr Purwo Santoso.

Prof Sofian mengatakan, usulan amanden kelima UUD 1945 jangan semata-mata untuk mengatasi 10 isu strategis yang telah diidentifikasi oleh DPD. Sebaliknya usulan tersebut sebaiknya dilakukan oleh komisi konstitusi independen yang bebas dari kepentingan politik. '

'Amandemen bukan sekedar didorong oleh kepentingan jangka pendek tetapi untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan yang menyimpang dari norma konstitusi,'' katanya.

Dari 10 usulan tersebut, Dia menyoroti usulan DPD yang memasukkan KPK, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Hak Pekerja, sebagai komisi negara dalam UUD. Menurutnya usulan tersebut perlu dipikirkan kembali secara teliti.

Pasalnya, di Malaysia, Filipina, India dan Thailand sudah ada komisi Aparatur Sipil Negara yang bertugas untuk mengawasi rekruitmen dan perilaku PNS dalam melayani rakyat. ''Ini penting saat ini diterapkan di Indonesia karena nilai jual beli PNS capai 30 triliun. Sering dimanfaatkan oleh kepala daerah,'' katanya.

Adapun optimalisasi peran MK diakuinya tidak begitu penting karena peran MK saat ini sudah sangat berlebihan. Menurutnya, tugas MK dalam menangani sengketa Pilpres, Pilkada dan pelanggaran pemilu menyebabkan kinerja MK menjadi kurang baik bahkan menjadikan masalah kewenangan MK  jadi kurang jelas.

( Bambang Unjianto / CN26 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 23657
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 25283
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 24951
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 28244
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 24262
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER