panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
04 Mei 2013 | 15:59 wib
OPM Dirikan Kantor Perwakilan di Inggris

JAYAPURA, suaramerdeka.com - Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tanggal 1 Mei 2013 resmi membuka kantor perwakilan di London, Inggris. Juru bicara Dewan Militer Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Jonah Weyah, Sabtu (4/5) mengungkapkan,

"Benar, ini merupakan bentuk kampanye Papua di dunia internasional atas apa yang terjadi di Papua, tujuan kantor perwakilan itu juga sebagai wahana membuka jaringan di luar negeri."

Jonah mengatakan, pendirian kantor perwakilan OPM adalah bentuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan bangsa-bangsa di dunia.

"Kepala perwakilan adalah Benny Wenda. Kami membuka relasi dengan siapa saja untuk kampanye pelanggaran HAM di Papua, termasuk mendorong status Papua sebagai bangsa bebas," ujarnya.

Sebelumnya Benny, ketua Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pernah tinggal di Inggris pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi Inggris, semisal Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris.

Wenda pernah menjadi incaran Polisi Internasional atau Interpol karena aktivitas politiknya yang mengganggu pemerintah Indonesia. Belakangan nama Benny Wenda dihapus dari Daftar Pencarian Orang (DPO) karena polisi tak menemukan unsur kriminal sebagaimana dituduhkan otoritas Indonesia.

"Kami menyuarakan hak kami, tidak mengganggu siapa-siapa, kantor perwakilan ini penting untuk masa depan Papua," kata Jonah Weyah.

Meski baru dibangun, kantor perwakilan Parlemen Papua itu terancam ditutup. Dalam sebuah pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning di Jakarta, pemerintah Inggris kata Mark Canning tidak sejalan dengan aktivitas Benny Wenda. "Kami belum mendengar itu, itu tidak mungkin, kampanye untuk Papua bukan baru, sudah dari lama," kata Weyah.

Ditegaskannya, kasus pelanggaran HAM dan status bangsa Papua yang bebas, sepatutnya diketahui pihak internasional. "Jelas bahwa kami berbeda, kemerdekaan adalah hak bangsa-bangsa di dunia, dan itu diakui UUD Indonesia," katanya.

( Tmp / CN19 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 13006
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 13741
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 13515
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 15892
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 13083
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER