panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
02 Mei 2013 | 01:05 wib
19 Pemohon Akta Kelahiran Bebas Sidang di PN

KULONPROGO, suaramerdeka.com – Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatalan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri (PN) Wates mengambil langkah terobosan agar pengurusan akta kelahiran tetap berjalan efektif. Ada 19 pemohon akta di PN Wates yang tidak perlu disidang pasca putusan MK tersebut.

Humas PN Wates, Baryanto mengatakan, Pasal 32 UU No 23/2006 tersebut selama ini yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutus soal akta kelahiran. Sebelum pasal itu dicabut, bila ada anak yang lahir lebih dari satu tahun dan belum didaftarkan maka harus disidang di PN bila hendak mengurus akta kelahiran.

Setelah pasal itu dicabut dan dibatalkan, papar Baryanto, hakim hanya boleh menyidang tapi tidak bisa memutus substansinya. Kalaupun sidang, kemungkinan terbesar keputusannya penetapan perkara tidak dapat diterima karna dasar hukumnya sudah dicabut.

"Kemarin MK membatalkan pasal 32, sehingga pemohon akta bisa langsung urus akta ke Dinas Dukcapil Kulonprogo," katanya, Rabu (1/5).

Baryanto menyebut, saat ini ada 19 pemohon akta di PN Wates. Pasca putusan MK tersebut PN Wates mengambil langkah diskresi atau terobosan. Para pemohon akta tersebut tidak perlu lagi menjalani sidang.

"Sehingga kami tawarkan kepada para pemohon untuk mencabut sidang. Karena kalau dicabut, biaya ada sisa dan bisa dikembalikan, bisa digunakan pemohon untuk keperluan lain. Kebanyakan biaya perkara sebesar Rp 175 ribu /perkara," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo, Bambang Pidegso mengatakan, pihaknya masih akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menyikapi putusan MK tersebut. Pihaknya akan menunda terlebih dulu 1-2 hari pemrosesan permohonan akta yang terlambat dan tidak perlu sidang di PN.

"Hari ini saya akan telpon dulu ke Kemendagri. Karena harusnya ada tindak lanjut mungkin berupa surat edaran atau petunjuk teknis, apakah tidak perlu siding tapi perlu ferivikasi atau bagaimana," katanya.

Bambang menyebut, saat ini di Kulonprogo terdapat 500 anak yang terlambat pengurusan akta kelahirannya karena berasal dari keluarga miskin. Dari jumlah tersebut sebanyak 100 pemohon akta mendapat bantuan pembiayaan untuk pengurusan akta kelahiran tahun dari Pemda DIY.

"Di luar 500 itu masih banyak juga yang terlambat, yang bukan berasal dari keluarga miskin. Dengan adanya keputusan MK ini akan mempermudah pengurusan akta kelahiran," ungkapnya.

( Panuju Triangga / CN39 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
21 Agustus 2014 | 17:10 wib
Dibaca: 3
21 Agustus 2014 | 16:56 wib
Dibaca: 124
21 Agustus 2014 | 16:44 wib
Dibaca: 137
image
21 Agustus 2014 | 16:33 wib
Dibaca: 163
21 Agustus 2014 | 16:23 wib
Dibaca: 269
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
12 Agustus 2014 | 16:20 wib
14 Agustus 2014 | 15:50 wib
15 Agustus 2014 | 15:18 wib
19 Agustus 2014 | 21:05 wib
FOOTER