panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
29 April 2013 | 11:21 wib
Langgar UU Kesehatan, PP Tembakau Harus Dicabut

JAKARTA, suaramerdeka.com - ReIde Indonesia berpendapat Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan melanggar mandat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasalnya, PP tersebut secara keseluruhan hanya mengatur rokok sebagai produk tembakau. Padahal UU Kesehatan yang mengamanatkan pembuatan PP mendasarkan pada Pasal 113 ayat (2) dengan ruang lingkup pengaturan pada banyak jenis zat adiktif.

Dalam Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 dinyatakan, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.

“Pada faktanya seluruh pasal dalam PP 109/2012 ini sama sekali tidak mengatur zat adiktif lain di luar “produk tembakau” dalam bentuk padat (rokok), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 113,” jelas Direktur Riset dan Advokasi ReIde Indonesia, Agus Surono hari ini di Jakarta.

Agus berpandangan jika judul maupun pengaturan dalam seluruh pasal dalam PP 109/2012 hanya mengatur “produk tembakau”, maka kami mengusulkan agar PP ini dicabut sampai dengan dilakukan penyusunan kembali draft RPP Tembakau yang komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holders tembakau.

“Untuk semua pasal yang mengatur produk tembakau dan tembakau tanpa pengaturan pada bentuk padat, cair maupun gas sebagaimana diamanatkan dalam UU 36/2009, sebaiknya didrop dan agar dilakukan pembahasan ulang,” tegasnya.

Di sisi lain PP ini telah menyederhanakan persoalan karena melihat tembakau dan rokok hanya dengan perspektif kesehatan. Tetapi sekaligus juga melampaui kewenangannya (over authority), karena mengatur banyak soal di luar bidang kesehatan seperti sponsor, promosi, diversifikasi tembakau, tata niaga, packaging, iklan, dll,ikut diatur," kata Agus.

Pasalnya, tidak ada satu pun pasal di dalamnya yang mengacu pada kesehatan. Semua jelas ke arah perdagangan. Karena itu, Agus mengusulkan agar pemerintah kalau mau membatasi konsumsi rokok, buatlah regulasi yang tegas agar anak-anak tidak merokok.

( Hartono Harimurti / CN19 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 15169
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 16047
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 15816
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 18364
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 15298
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER