panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
25 April 2013 | 18:44 wib
Mentan Dinilai Lakukan Maladministrasi Perizinan

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Menteri Kehutanan dinilai telah melakukan maladministrasi, karena lalai memberikan layanan bagi masyarakat. Demikian dikatakan wakil ketua Ombudsman Azlaini Agus SH MMH.

Menurut dia kelalaian tersebut karena diperaturan Administrasi Perijinan Hutan Kemasyarakatan jelas menyebutkan bahwa dalam mengurus perijinan membutuhkan waktu 60 hari, tetapi pada kenyataannya lebih dari tiga tahun.

Dalam pandangan Azlaini Agus, kinerja Kementerian Kehutanan yang lamban itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi perizinan, imbuhnya dalam Temu Nasional Hutan Kemasyarakatan di Jakarta, Kamis (25/4).

"Melainkan rendahnya kinerja Kementrian Kehutanan untuk melakukan pelayanan publik, khususnya penerbitan ketetapan-ketetapan," ujarnya.

Dia mengulangi, layanan penetapan hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang dijanjikan akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, pada kenyataannya bisa sampai mencapai 3 tahun.  Akibatnya kini banyak usulan hutan kemasyarakatan dan hutan desa yang menumpuk di Kementerian Kehutanan tanpa ada kepastian yang jelas dan kalangan masyarakat miskin yang kini sedang mengajukan haknya untuk bisa memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya merasa dirugikan.

Bisa dimengerti kalau kemudian segenap masyarakat yang mengajukan hutan kemasyarakatan dan hutan desa merasa kecewa dan seperti dianaktirikan, setidaknya kalau dibandingkan dengan para pengusaha HPH, HTI dan pertambangan.

Berdasarkan catatan yang ada di Kantor Ombusdman pusat, tidak satupun pengaduan kasus-kasus pertanahan dan kehutanan terkait dengan kemandegan-kemandegan perijinan hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

Hutan kemasyarakatan dan hutan desa adalah program yang diandalkan Kementrian Kehutanan untuk mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Melalui program ini kalangan masyarakat miskin yang tersebar di segenap pelosok nusantara mendapat kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya selama 35 tahun (dan bisa diperpanjang). Mereka bisa memanen kayu hasil hutan kayu dan memungut hasil hutan non kayu, seperti madu, rotan, aneka buah-buahan, dan lain sebagainya.

Sampai dengan tahun 2014 setidaknya Kementrian Kehutanan telah mentargetkan akan membangun hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 2,5 juta hektare. Sayangnya hingga tahun 2013 realisasinya tergolong sangat rendah, hanya kira-kira sebesar 12%. Maka bisa dimengerti kalau kemudian segenap kalangan mempertanyakan keseriusan Menteri Kehutanan terhadap program yang konon diprioritaskan itu.

( Benny Benke / CN38 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 26292
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 27984
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 27697
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 31198
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 26925
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER