panel header


NGUYAHI BANYU SEGARA
Melakukan Hal yang Sia-Sia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
03 April 2013 | 11:40 wib
DPR Diminta Kaji Ulang Revisi UU Advokat

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Humphprey G Djemat meminta Baleg DPR mengkaji ulang konsep revisi Undang-Undang (UU)Advokat, dan tidak memaksakan kemauannya karena akan mengakibatkan kegaduhan dan keributan lebih besar di kalangan para advokat.

Humphrey Djemat menyatakan, di dalam pertemuan  antara Baleg DPR dengan beberapa  Organisasi Advokat (Peradi, AAI, IKADIN, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM, KAI, IKADIN versi Todung Mulya Lubis) di DPR pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, menyatakan posisi dan sikap AAI berkaitan dengan revisi UU Advokat No. 18 tahun 2003.

Pihaknya menolak revisi UU Advokat untuk dibicarakan pada saat ini karena lebih baik memprioritaskan pembahasan revisi KUHAP dan KUHP yang merupakan prioritas bagi kepentingan advokat dan masyarakat secara luas.

Pihaknya menilai konsep revisi UU Advokat yang inisiatifnya dari DPR itu terlalu memaksakan sistim multibar (banyak wadah). Sistim ini di mana penanganan masalah yang berkaitan dengan kepentingan para advokat akan ditangani oleh banyak organisasi advokat.

"Kondisi ini akan menimbulkan banyak masalah karena tidak ada standarisasi yang jelas. Juga sulit untuk dipertanggung jawabkan,"tegas Humphrey di Jakarta, Rabu (3/4).

UU Advokat, lanjut dia,  pada saat ini sangat jelas menetapkan single bar (wadah tunggal) mengenai hal-hal yang diatur dalam UU Advokat (Pendidikan, Ujian, Magang, Kartu Advokat, Pengawasan, Kode Etik melalui Dewan Kehormatan)

Pada saat yang tepat,  AAI menilai revisi UU Advokat memang perlu dilakukan untuk memperkuat peranan single bar agar dapat menciptakan profesi advokat yang terhormat dan bermartabat serta untuk menjaga kepentingan para pencari keadilan.

AAI juga menilai perlu dimasukkannya prinsi pengawasan dan keseimbangan di dalam revisi UU Advokat. Artinya, harus ada pembatasan agar kekuasaan tidak bertumpu pada salah satu pihak saja.

"Sebagaimana terjadi pada saat ini Dewan Kehormatan ditunjuk dan diangkat oleh DPN, demikian pula halnya Komisi Pengawas. Akibatnya, terjadi tumpang tindih jabatan dan menimbulkan konflik kepentingan. Seharusnya DPN, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas mempunyai posisi yang saling mengawasi dan memberikan keseimbangan."

Dengan demikian fungsi Komisi Pengawasan dalam  UU Advokat perlu diperluas untuk mengawasi kinerja pengurus. Demikian pula Dewan Kehormatan dapat memeriksa dan mengadili pengurus yang dianggap melakukan penyimpangan oleh Komisi Pengawas.

"Agar prinsip check & balances dapat berjalan dengan baik maka pemilihannya harus dilakukan secara demokratis (one man one vote)  oleh seluruh Advokat," tuturnya.

Revisi pada saat yang tepat memang diperlukan karena tidak boleh kekuasaan terpusatkan pada tangan satu pihak. tanda tanda ini sudah terlihat saat ini dan semakin lama semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau pengurusannya sudah bersifat
oligarkis.

"Solusinya adalah penerapan prinsip checks and balances. Kita dapat melihat prinsip itu sudah diterapkan dalam sistim ketatanegaraan kita setelah perubahan ketiga kalinya UUD kita, dan ternyata kehidupan ketatanegaraan kita lebih sehat dan dinamis. Solusi yang ditawarkan merupakan jalan tengah untuk kepentingan yang ingin multi bar dan single bar," pungkasnya.

( A Adib / CN19 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 11877
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 12572
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12372
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 14659
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 11956
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER