panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
01 April 2013 | 21:37 wib
Akibat Politik Anggaran, Gaji Guru Madrasah Belum Terbayar

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejumlah program dan agenda pendidikan terhambat, yang disebabkan lambannya pencairan anggaran sektor pendidikan. Bahkan kabarnya, guru-guru Madrasah belum menerima gaji selama tiga bulan.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengungkapkan, sampai dengan saat ini masih ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum cair, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut menyebabkan tersendatnya proses belajar mengajar dan tidak tersalurkannya hak-hak guru oleh pemerintah.

"Bukan saja untuk operasional, tapi juga untuk menggaji guru. Para guru sudah tiga bulan tidak gajian," ujar Sulistiyo, Senin (1/4).

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi permasalahan serius. Pasalnya, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Stanawiyah tidak diperkenankan untuk memungut biaya dari pihak lain. Artinya, sumber dana mereka hanya berasal dari BOS. Dirinya sangat menyayangkan, karena seharusnya saat ini sudah memasuki pencairan dana BOS triwulan kedua.

Kementerian Agama, sambung dia, harus meningkatkan tata kelola pendidikannya.

"Kalau memang dana BOS itu termasuk yang dibintangi, maka perlu koordinasi dengan DPR dan Kementerian Keuangan. Anggaran BOS itu seharusnya tidak boleh dibintangi. Menurutnya kami, ini karena pengelolaan di Kementerian Agama yang jelek," tegas Anggota DPD RI itu.

Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengakui bahwa hingga saat ini masih ada sejumlah pos anggaran pendidikan yang mengalami keterlambatan.

Utamanya anggaran yang langsung ditangani oleh Kemdikbud. Adapun anggaran yang ditangani oleh Kemdikbud dialokasikan untuk beasiswa perguruan tinggi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), anggaran Ujian Nasional, hingga anggaran kurikulum.

Hal tersebut disebabkan karena sempat tertahan (dibintangi) oleh Kementerian Keuangan. Tarik ulurnya pembahasan politik anggaran antara Kemdikbud dengan DPR menjadi salah satu penyebab dibintanginya sejumlah pos anggaran tersebut.

Meski demikian, diyakini pos anggaran tersebut akan cair dalam waktu dekat.

"Dalam minggu ini atau minggu depan semuanya sudah bisa dicairkan," aku Nuh.

Total anggaran Kemdikbud yang tertera dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 73,1 triliun. Dari angka tersebut, Rp 62,1 triliun diblokir oleh Kemenkeu. Sementara, 11 Triliun yang merupakan dana transfer daerah tidak dibintangi.

( Satrio Wicaksono / CN37 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 13292
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 14024
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 13799
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 16186
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 13362
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER