panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
20 Maret 2013 | 01:57 wib
MK Kritik Pemerintah Terkait Kebijakan Pilkada

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kebijakan pemerintah dalam membuat aturan pemilukada yang dinilai hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh substansinya.

Idealnya Rancangan Undang-Undang Pilkada bukan terfokus membahas masalah pengembalian sengketa pemilukada. Semestinya lebih kepada memperbaiki masa waktu persidangan. Demikian kritikan Mahkamah Konstitusi.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan, dengan 14 hari masa persidangan sengketa pemilukada hingga putusan, maka hakim harus bekerja keras dalam menggelar sidang. Hal Itu pun harus dilakukan tanpa mengabaikan subtansi kecurangan pemilukada yang selalu digugat.

"Tapi, ini pemerintah malah sibuk mengurusi sidang gugatan pemilukada dari ke MA ke MK, dan sekarang mau dibalikkan ke MA lagi," papar Akil, Selasa (19/3).

Sebelumnya, pemerintah menginginkan pemilukada digelar serentak demi efisiensi biaya. Aturan itu tertuang dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas bersama dengan Komisi II DPR. Dampaknya, maka sengketa pemilukada tidak lagi disidangkan di MK. Melainkan disidangkan di pengadilan ad hoc di setiap daerah.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menjelaskan, dampak disetujuinya pemilukada serentak yaitu pengambilalihan wewenang MK dalam gugatan pemilukada.

Meski begitu, menurut dia, masalah itu terus dimatangkan bersama DPR agar di kemudian hari tidak timbul masalah seperti dulu. Masalah itu adalah seringnya ketidakpuasan calon kepala daerah akibat putusan pengadilan umum yang bermasalah.  "Sengketa pemilukada dikembalikan ke MA (Mahkamah Agung) yang dapat dilimpahkan ke PT (pengadilan tinggi)," ujar Djohermansyah.

( Budi Yuwono / CN34 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
18 April 2014 | 07:00 wib
Dibaca: 271
18 April 2014 | 06:40 wib
Dibaca: 253
18 April 2014 | 06:30 wib
Dibaca: 294
18 April 2014 | 06:20 wib
Dibaca: 322
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
13 April 2014 | 16:56 wib
07 April 2014 | 21:40 wib
12 April 2014 | 17:55 wib
02 April 2014 | 00:53 wib
FOOTER