panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
15 Februari 2013 | 04:43 wib
Abaikan MK, SBY Didesak Cabut Perpres Reklamasi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Terbitnya Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada tanggal 5 Desember 2012 menunjukkan pengabaian Presiden SBY terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Data Kiara (Januari 2013) mendapati sedikitnya 15 kabupaten/kota di Indonesia menjalankan proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selamet Daroyni, Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA menyebutkan, Perpres reklamasi ini melengkapi kebijakan Negara untuk merampas tanah-air
warganya.

"Sebelumnya, telah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, dan adanya upaya memperlemah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembaruan Agraria. Kesemuanya diarahkan untuk menggusur nelayan dan warga negara lainnya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 16 Juni 2011 Mahkamah Konstitusi telah menegaskan adanya empat hak konstitusional nelayan, yakni hak untuk mengakses (melintasi) laut, hak untuk memanfaatkan sumber daya laut, hak untuk mengelola sumber daya laut sesuai dengan kearifan lokal dan tradisi bahari yang telah dijalani secara turun-temurun, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup dan perairan yang bersih dan sehat.

“Seharusnya Presiden SBY memerintahkan kepada aparat pemerintahannnya untuk menertibkan pelbagai kebijakan yang berpotensi mengkapling dan mengomersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memerintahkan kepada Kapolri untuk menindaktegas pelakunya. Bukan sebaliknya, malah melegalisasi penggusuran nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” tambah Selamet.

Berdasarkan kajiannya, reklamasi berimplikasi negatif, di antaranya pertama, reklamasi pantai telah mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang-surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air.

Kedua, terjadi penurunan daya dukung lingkungan hidup ditandai dengan penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut (rob) yang diikuti dengan ancaman dampak perubahan iklim. Terlebih bahan urug material yang digunakan juga telah mengakibatkan kerusakan ekositem setempat dan wilayah lain; dan ketiga, telah terjadi intimidasi dan pengusiran terhadap nelayan di seluruh wilayah yang terkena proyek reklamasi.

( A Adib / CN26 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 3073
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 3287
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 3111
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 4168
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 3050
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
05 September 2014 | 23:15 wib
02 September 2014 | 12:53 wib
05 September 2014 | 23:45 wib
05 September 2014 | 23:30 wib
FOOTER