panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
06 Februari 2013 | 07:55 wib
Dilematis, E-KTP Gratis Bertentangan dengan Perda

WONOGIRI, suaramerdeka.com - Bupati Wonogiri Danar Rahmanto, menginginkan, agar pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) reguler, dapat digratiskan sebagaimana pada pelayanan massal. Tapi keinginan ini, dinilai bertentangan dengan aturan yuridis yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 1 Tahun 2011.

Berdasarkan Perda Nomor: 1 tahun 2011 tentang administrasi kependudukan (adminduk), pelayanan E-KTP pasca-perekaman massal, dikenai retribusi Rp 30 ribu per warga. Ini berlaku sejak awal Januari 2013, setelah agenda program pelayanan perekaman massal E-KTP secara cuma-cuma dinyatakan berakhir per akhir tahun 2012.

Menghadapi persoalan yang dilematis ini, para camat di Kabupaten Wonogiri menyatakan bingung bagaimana harus bertindak. Yakni antara harus tetap memberikan pelayanan E-KTP secara gratis, atau memungut retribusi masing-masing Rp 30 ribu seperti diatur dalam Perda.

''Solusi sementara, berikan pelayanan perekaman dulu saja, soal gratis atau tidak, itu akan dirakor-kan dulu,'' tegas Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Wonogiri, Hernowo Narpodo SH MM.

Dikatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 37 tahun 2007, pengadaan blangko, perangkat keras dan lunak, hanya diberikan satu kali saja oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pelayanan massal perekaman E-KTP pada tahun 2012, diberikan secara cuma-cuma. Untuk selanjutnya, pelayanan E-KTP reguler diserahkan kepada kabupaten/kota.

Menyikapi regulasi tersebut, Pemkab Wonogiri kemudian membuat Perda Adminduk Nomor: 1 tahun 2011, yang di dalamnya mengatur penarikan retribusi pada pelayanan E-KTP reguler pasca-pelayanan massal. Berdasarkan Perda ini, sudah selayaknya dapat langsung diberlakukan penarikan retribusi kepada warga yang mengurus E-KTP.

Tapi belakangan, muncul beda penafsiran karena pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 126 tahun 2012, sebagai perubahan ketiga Perpres yang berlaku sebelumnya. Isinya, kewenangan E-KTP diambil alih lagi ke pusat, termasuk pengadaan blangko dan jaringannya. Yang jadi persoalan, selagi Perpres belum berubah, Wonogiri terlanjur membuat Perda.

Ketika Perda akan diberlakukan, mendadak ada perubahan Perpres yang terbit per 30 Desember 2012. Melihat struktur kedudukan hukum, mestinya keberadaan Pepres berposisi lebih tinggi dibandingkan dengan Perda. Berarti Perda harus diabaikan dan pelayanan E-KTP gratis ?. ''Itu masih akan kita rapat koordinasikan lebih dulu,'' tandas Kepala Dispendukcapil, Hernowo.

( Bambang Purnomo / CN26 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
22 Juli 2014 | 22:20 wib
Dibaca: 65
22 Juli 2014 | 22:10 wib
Dibaca: 57
22 Juli 2014 | 21:50 wib
Dibaca: 123
image
22 Juli 2014 | 21:40 wib
Dibaca: 158
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER