panel header


NABOK NYILIH TANGAN
Memanfaatkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
22 Oktober 2012 | 21:45 wib
Korupsi GLA Karanganyar
Kajati Perintahkan Selidiki Bupati Karanganyar

SEMARANG, suaramerdeka.com - Untuk menuntaskan korupsi dana subsidi perumahan dari Kemenpera ke Kabupaten Karanganyar tahun 2007/2008, Kejati Jateng bakal menyelidiki Bupati Karanganyar Rina Iriani.

Kajati Jateng Bambang Waluyo telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap Rina. Rina Iriani disinyalir memiliki keterkaitan kuat dengan korupsi dana yang disalurkan melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera yang dulu dikelola suaminya, Toni Haryono.

Total dana Rp 35 miliar disalurkan melalui KSU Sejahtera untuk pembangunan rumah sederhana di Griya Lawu Asri (GLA). Selain itu untuk rehabilitasi rumah sederhana. Keseluruhan dana perumahan itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dana tak tersalur seluruhnya. Perumahan GLA mangkrak.

Hingga saat ini, telah ada tiga terpidana kasus ini. Mantan Ketua KSU Sejahtera (2007) Fransiska Riyana Sari dan mantan Ketua KSU Sejahtera (2008) Handoko Mulyono. Fransiska divonis dua tahun, sementara Handoko divonis empat tahun. Sedangkan Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera Toni Haryono dihukum lima tahun sepuluh bulan.

Berdasar persidangan ketiganya terungkap bahwa sebagian uang hasil korupsi itu digunakan oleh Rina Iriani untuk kepentingan kampanye Pilkada hingga membayar utang pribadi. Rina juga berperan memberi 'lampu hijau' kepada KSU untuk menjadi penyalur bantuan dari Kemenpera. Kerugian negara akibat praktik korupsi di Karanganyar itu mencapai Rp 21,9 miliar.

Menurut Bambang, surat perintah penyelidikan itu diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK menyurati Kejati Jateng. Dinyatakan bahwa ada pihak-pihak terkait kasus GLA Karanganyar ini yang harus diselidiki. Salah satunya Bupati Karanganyar Rina Iriani. Kami akan klarifikasi kepada yang bersangkutan," katanya.

Sebelumnya, Kejati Jateng didesak untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Karanganyar Rina Iriani, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi GLA. Desakan pemeriksaan itu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan izin presiden atas pemeriksaan kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

Diketahui, MK telah melakukan uji materi pada Pasal 36 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan UU 12 tahun 2008. Pasal yang memuat tentang izin presiden itu dibatalkan. Sehingga, penegak hukum seperti Kejati Jateng tak lagi terhalang izin presiden yang biasanya sangat lama turunnya.

( Eka Handriana / CN31 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 12036
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 12741
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12536
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 14830
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 12122
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER