JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua KPK Zulkarnain menuturkan, terkait sengketa perkara Korlantas antara KPK dengan Polri, koordinasi bisa dilakukan secara langsung. Maka dari itu, pihaknya tidak membutuhkan pihak penengah untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Tidak perlu. Berikan dukungan saja terhadap pemberantasan korupsi," ujar Zulkarnain di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (17/8).

Dia meyakini jika niat antara dua lembaga penegak hukum ini sama-sama baik, sehingga KPK dan Polri bisa menyelesaikan persoalan Simulator SIM ini. "Itu sebenarnya antara KPK dan kepolisian saja. Asal nawaitu-nya baik. Hasilnya akan baik," papar Zulkarnain.

Seperti diketahui, sejumlah pihak mengajukan diri untuk menjadi mediator dalam perkara ini, salah satunya Peradi. Diwakili oleh Otto Hasibuan di Kantor Divisi Humas Polri Jakarta, mereka menyatakan menerima dan bersedia untuk memediasi KPK dan Polri.

LBH Jakarta sendiri mengkritik upaya Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) untuk memediasi sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri terkait penanganan perkara dugaan korupsi alat simulasi ujian SIM.

"LBH Jakarta mendorong KPK untuk terus menangani kasus ini sampai tuntas, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang," kata pengacara publik LBH Jakarta, Maruli Tua Sirajagukguk.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook