panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
15 Agustus 2012 | 08:29 wib
RUU Ormas Makin Timbulkan Polemik di Masyarakat


YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Meski masih dalam kajian, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tidak lama lagi disahkan oleh DPR RI. RUU dinilai masih represif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Sementara dalam penyusunannya terlalu banyak menyedot anggaran untuk kepentingan melakukan studi. "Sebagai RUU mestinya bisa menjaring semua aspirasi, namun RUU Ormas justru tidak sesuai dengan Pancasila, semangat demokrasi, dan bertentangan dengan konstitusi negara," ujar Hendro Muhaimin, MA peneliti Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM.

Melalui penelitiannya diungkapkan bahwa RUU Ormas dinilai semakin menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Oleh karenanya sebelum benar-benar di sahkan, pembahasan RUU Ormas sebaiknya semakin banyak menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

"Bagaimanapun UU Ormas yang baru harus mampu mengatur ruang lingkup dan definisi ormas secara jelas terkait dengan aspek legal-administratif, termasuk visi misi yang diembannya. Jika perlu dilakukan rembug nasional guna mewadahi aspirasi semua elemen masyarakat," jelasnya.

Oleh karena itu, beberapa pasal RUU Ormas perlu dilakukan penyempurnaan. Misalnya pasal 39 tentang Ormas Asing, dimana Ayat 1 (b) terkait asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, dan (c) dalam pelaksanaan kegiatannya bekerjasama atau melibatkan Ormas Indonesia.

"Mestinya harus ditegaskan bahwa ketentuan pasal itu dimaksudkan untuk benar-benar mencegah munculnya organisasi asing yang tujuannya semata-mata untuk mengambil keuntungan dari dana bencana, pemberatasan korupsi, dan hak asasi manusia," lanjut Hendro.

Juga pada pasal 34 Ayat (2) disebutkan, bantuan atau sumbangan dari orang asing atau lembaga asing harus diberitahukan dan atau dengan persetujuan pemerintah. Melihat pasal itu, perlu kiranya membuat kajian lebih dalam tentang asumsi asumsi mengenai organisasi asing, bantuan asing terkait dengan stabilitas negara.

"Tentu tidak bijak jika sebuah UU yang notabene akan mengikat umum dibentuk hanya berdasarkan asumsi bukan data yang valid," tambahnya.

( Bambang Unjianto / CN27 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
19 April 2014 | 09:03 wib
Dibaca: 25
19 April 2014 | 08:50 wib
Dibaca: 107
19 April 2014 | 08:37 wib
Dibaca: 167
19 April 2014 | 08:24 wib
Dibaca: 314
19 April 2014 | 08:12 wib
Dibaca: 306
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
13 April 2014 | 16:56 wib
07 April 2014 | 21:40 wib
12 April 2014 | 17:55 wib
02 April 2014 | 00:53 wib
FOOTER