panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
03 Agustus 2012 | 23:09 wib
Kepala Daerah Bisa Membekukan SKT Ormas


UNGARAN, suaramerdeka.com - Kedudukan suatu organisasi massa (ormas) yang dinilai telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dapat dibekukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Sebelum pembekuan dilakukan, pihak instansi terkait dalam hal ini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan melayangkan surat teguran tertulis sebanyak tiga kali kepada ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang Purbatinhadi melalui Kasie Bina Ormas dan Parpol, Pongki Suskindiarto, Jumat (3/8). Menurutnya, jika ada ormas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, nantinya pemerintah setempat bisa membekukan dan pencabutan izinnya.

"Kami akan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada ormas tertentu jika diketahui ada pengaduan dari masyarakat terhadap sikap dan tindakan ormas yang mengganggu ketertiban umum, termasuk di dalamnya melakukan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Jika pemilik SKT tidak mengindahkan surat teguran, maka sesuai Pasar 25 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, menteri hingga kepala daerah setempat dapat membekukan SKT yang telah diterbitkan sebelumnya," katanya kepada wartawan.

Dijelaskan, mengenai aktivitas ormas yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah, pihak Kesbangpol Kabupaten Semarang memang belum menerima pendaftaran ormas yang dimaksud. Namun menurutnya karena lingkup ormas tersebut se-Jawa Tengah maka kemungkinan SKT akan dikeluarkan dari Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah.

"Bila ingin mendirikan ormas di Kabupaten Semarang, maka sekurang-kurangnya suatu ormas harus memiliki massa atau perwakilan yang tersebar di 10 kecamatan dari total 19 kecamatan se Kabupaten Semarang. Bila tidak memenuhi, maka harus berusaha mendapatkan rekomendasi kegiatan ormas dari masing-masing kecamatan. Rekomendasi tersebut nantinya akan memaparkan wilayah jangkauan kerja dan identitas ormas," jelas Pongki.

( Ranin Agung / CN31 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 11747
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 12423
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12226
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 14513
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 11828
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER