panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
30 Juli 2012 | 22:00 wib
Dekase Bermasalah, Seniman Terbelah

 
SEMARANG, suaramerdeka.com –
Kepengurusan Dewan Kesenian Semarang (Dekase) yang dipimpin Marco Marnadi menuai masalah. Sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 431/167, masa kepengurusan berawal 2008 dan berakhir 2011 lalu. Namun hingga tahun 2012, Dekase tak juga menggelar musyawarah daerah (musda) untuk restrukturisasi.

Akibatnya kepengurusan tahun 2012 tak mempunyai dasar hukum dan dana APBD tidak dapat cair. Menyikapi hal itu pada Minggu (29/7) kemarin Dekase menggelar musda luar biasa (musdalub) di Gedung Ki Nartosabdo kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS). Pada musdalub yang dimulai pukul 14.00 tersebut, seniman Semarang terbelah. Sebagian mendukung musdalub, sebagian menolak karena menilai acara tersebut hanya akal-akalan untuk memperpanjang masa jabatan Marco.

Mantan Humas Dekase periode 2005-2008 Agung Hima mengatakan, persoalan itu dipicu kesalahan pada musda tahun 2008. Saat itu musda memutuskan bahwa masa kepengurusan diperpanjang menjadi empat tahun. Namun, keputusan Musda 2008 itu tidak didukung dengan surat keputusan (SK) Walikota Semarang yang masih mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 5-A tanggal 27 Februari 1993 mengenai satu periode jabatan ketua Dekase adalah tiga tahun per 21 November.

Karena itu pelaksanaan musdalub kemarin menurutnya tidak sah dan tak masuk akal. Seharusnya, Dekase langsung menggelar Musda untuk pemilihan ketua dan pengurus baru. "Maka kami berpendapat Musdalub hanya untuk membentuk kepanitiaan Musda saja, dan bukan membahas mengenai perpanjangan masa periode," katanya.
 
Pendapatan berbeda diutarakan Marco Marnadi. Menurutnya musdalub tidak menyalahi aturan karena membahas pertentangan antara hasil Musda 2008 dan SK walikota. Persoalan itu menurutnya terjadi akibat kelalaian dari adimistrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Disbudpar dalam menanggapi hasil Musda 2008.

( Anton Sudibyo / CN32 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
25 April 2014 | 07:00 wib
Dibaca: 44
25 April 2014 | 06:50 wib
Dibaca: 56
25 April 2014 | 06:40 wib
Dibaca: 244
25 April 2014 | 06:30 wib
Dibaca: 309
25 April 2014 | 06:20 wib
Dibaca: 366
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER