panel header


ALON ALON WATON KELAKON
Pelan Pelan Saja Asal Berhasil
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
29 Juni 2012 | 19:54 wib
Penataan SOTK Harus Seizin Mendagri

SEMARANG, suaramerdeka.com - Kabar penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Semarang terus merebak seiring dengan dikeluarnya surat keputusan (SK) Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Hendrar Prihadi.

Wakil Wali Kota tersebut resmi ditetapkan sebagai Plt Wali Kota melalui SK Gubernur Bibit Waluyo. Meski berstatus sebagai Plt Wali Kota, namun Hendrar Prihadi harus izin ke Mendagri Gamawan Fauzi jika hendak menata SOTK.

"Ini kewenangan Wali Kota Semarang, terlebih lagi di pemkot kan banyak jabatan yang kosong. Namun, dalam penataan personel (PNS Pemkot) harus izin ke Mendagri," kata Sekda Jateng Hadi Prabowo saat dikonfirmasi tentang penataan SOTK di lingkungan Pemkot Semarang, Jumat (29/6).

Surat izin diajukan ke Mendagri melalui gubernur. Setelah ada izin, maka Plt Wali Kota baru bisa melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja.

Menurut Hadi, penataan personel merupakan tuntutan organisasi, tapi kriterianya harus obyektif dan berdasarkan kompetensi PNS. Beberapa jabatan pimpinan SKPD yang masih diisi pelaksana harian (Plh) ataupun Plt adalah kepala RSUD, Dinas Kesehatan, dan Dinsospora.

"Kewenangan Plt seperti tugas dan kewajiban wali kota. Penggunaan dana operasional sudah bisa sesuai wali kota, hanya besaran gaji yang diterimanya tetap sesuai standar wakil wali kota," jelasnya. Dalam pengambilan kebijakan, ini pun sudah tanggung jawab pelaksana tugas.

Saat disinggung status hukum Wali Kota Semarang Soemarmo, pihaknya mengatakan telah diberhentikan sementara dari jabatannya. "Pemberhentian secara tetap baru bisa diberlakukan setelah ada kepastian hukum tetap," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Soemarmo  telah berstatus terdakwa kasus dugaan suap pembahasan APBD Kota Semarang 2011-2012. Kini, wali kota tersebut masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bibit Waluyo mengimbau Plt Wali Kota Semarang untuk tetap meneruskan kebijakan terdahulu. "Plt boleh melakukan kewenangan seperti wali kota tapi ada juga yang tidak boleh. Di antaranya Plt tidak boleh mengeluarkan kebijakan menyangkut program yang telah ditetapkan terdahulu," ungkap mantan Pangkostrad tersebut.

Misalnya, kalau ada program pembangunan trotoar, maka anggaran yang telah disiapkan harus direalisasikan.

( Royce Wijaya / CN34 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
24 April 2014 | 17:51 wib
Dibaca: 26
24 April 2014 | 17:39 wib
Dibaca: 90
24 April 2014 | 17:27 wib
Dibaca: 125
24 April 2014 | 17:15 wib
Dibaca: 105
24 April 2014 | 17:03 wib
Dibaca: 255
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER