YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM mendesak pemerintah dan BUMN untuk segera mengoptimalkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam rangka  meningkatkan ekonomi rakyat. Pasalnya, ditemukan banyak proyek energi terbarukan yang gagal dilaksanakan di daerah. Itu menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam pelaksanaan proyek EBT.

"Di Grobogan misalnya proyek biodiesel terbengkalai, disana petani dimobilisasi melalui kelompok tani dan diposisikan sebagai penyedia bahan baku bukan pada kemanfaatan energi," kata peneliti PSEK Puthut Indroyono.

Fakta sebaliknya, program serupa justru berhasil dilakukan di negara-negara belahan benua Eropa. Program itu dijalankan berbasis investasi rakyat dengan kepemilikan kolektif. Pengelolaan model sentralistik berbasis mekanisme pasar berangsur-angsur ditinggalkan karena kebijakan energi merupakan persoalan negara dan rakyatnya.

"Di sana, partisipasi rakyat tidak lagi sebatas konsumsi tapi juga produksi dan distribusi serta penguasaan faktor faktor produksi," katanya.

Alhasil, lanjutnya, rakyat berbondong-bondong membeli saham energi dengan membolehkan tanahnya untuk tempat pembangkit atau sekedar dilewati transmisi listrik. "Mereka mendukung program karena kontribusi sekecil apapun diperhitungkan dalam biaya maupun keuntungan," ujarnya.

Di Indonesia, masyarakat perlu dirorong untuk mendukung proram EBT karena mereka berkepentingan menjaga kesinambungan dan terjangkaunya harga. "Ketika pemerintah mengusulkan kebijakan energi, perlu mekanisme yang melibatkan masyarakat," tuturnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook