JAKARTA, suaramerdeka.com - Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Juhro banyak menteri yang tidak paham tentang program-program yang dijalankan di kementerian mereka merupakan hal yang wajar karena  kabinet bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan "kabinet pelangi".

"Ini dampak dari kabinet pelangi yang dibentuk untuk mengakomodasi koalisi (partai), sehingga banyak menteri dipilih bukan berdasarkan kemampuannya. Seolah-olah jabatan menteri itu jatah petinggi partai. Padahal belum tentu yang bersangkutan paham apa pekerjaan mereka di Kementerian," ujar Siti Juhro saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/2).

Seperti diketahui, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengaku tidak mengetahui proyek Dana Percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Padahal proyek DPPID melibatkan sejumlah pejabat teras Kemenakertrans.

Hal serupa juga ditunjukkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Desember, tahun lalu. Amir sempat menolak mengomentari kasus pembantaian di Mesuji, Lampung, karena mengaku tidak paham soal hak asasi manusia (HAM). Padahal, sesuai namanya, KemenkumHAM bukan hanya mengurusi hukum saja.

"Ini juga yang mungkin menjadi alasan SBY mengadakan posisi wakil menteri. Untuk menopang para menteri yang tidak kompeten. Tapi posisi ini juga kontroversial karena seolah-olah menafikan para direktorat jenderal (dirjen) di kementerian yang punya keahlian dan sudah berpengalaman," kata Siti.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook