JAKARTA, suaramerdeka.com - Perum Bulog menjanjikan secara maksimal terkait penyerapan beras petani. Hal itu menyusul penetapan Instruksi Presiden (Inpres) tentang kenaikan HPP (harga pembelian pemerintah) untuk beras dan gabah, yakni Rp 6.600 per kilogram.

"Jelas kami akan serap dengan maksimal, namun yang menjadi persoalan bukan di HPP saja," kata Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso ketika dihubungi, Jumat (24/2).

Menurutnya Bulog menjadikan HPP yang telah ditetapkan pemerintah itu sebagai senjata untuk menyerap beras petani. Namun yang lebih penting adalah produksi padi karena dijadikan patokan apakah perlu mengimpor beras atau tidak.

"Kata kunci jelas di produksi, tapi itu bagian kami tapi di Kementerian Pertanian. Kami hanya menyerap beras petani," lanjut Sutarto yang pernah menjabat sebagai Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ini.

Dikatakan, sejumlah strategi juga telah disiapkan jajarannya agar penyerapan beras petani dapat maksimal. Diantaranya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mengetahui data waktu panen dan volume hasil panen.

Terkait target penyerapan dengan HPP baru ini, Sutarto menegaskan sejak awal Bulog sudah komitmen untuk tahun ini akan menyediakan beras sekitar 5,7 juta ton-6,2 juta ton. Rinciannya, untuk menyalurkan raskin dan penyediaan golongan dibutuhkan beras sebanyak 3,7 juta ton beras dan komersial 500 ribu ton beras.

Kemudian di akhir tahun Bulog juga harus menyediakan stok sebanyak 1,5 juta ton-2 juta ton beras. Namun, jumlah ini dikurangi dengan stok awal dan pengadaan Bulog yang berasal dari impor yang masih berada di jalan sebesar 1,3 juta ton.

"Jadi kami harus menyediakan beras itu sekitar 4,9 juta ton-4,4 juta ton. Ini sudah termasuk komersial sebesar 500 ribu, sehingga public service obligation (PSO) itu sebesar 4,2 juta ton-3,9 juta ton," katanya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook