JAKARTA, suaramerdeka.com - Kendati saat ini PLN tidak lagi menjadi pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dan statusnya sama dengan perusahaan ketenagalistrikan lainnya yaitu sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan, namun PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara, tetap memiliki kewajiban untuk melistriki Indonesia secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Murtaqi Syamsuddin, Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko PLN ketika meluncurkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2011 – 2020, di Direktur Jendral Kelistrikan Kementrian ESDM, Jumat (24/2).

Menurut Murtaqi, salah satu ukuran keberhasilan PLN adalah bagaimana PLN bisa mendorong tingkat elektrifikasi di Indonesia menjadi lebih baik. PLN menyadari, partisipasi perusahaan listrik swasta harus terus dilibatkan dalam melistriki Indonesia. Dan kehadiran perusahaan swasta di bidang ketenagalistrikan akan mewarnai RUPTL tahun 2011-2020.

“RUPTL adalah perencanaan dari PLN yang harus disetujui pemerintah. Sejalan dengan kewajiban yang diberikan pemerintah kepada PLN, warna RUPTL itu adalah warna bagaimana infrastruktur itu harus dibangun dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah,” jelas Murtaqi.

RUPTL 2011-2020 ini mencakup program-program pembangunan pembangkit, pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi dengan indikasi proyek PLN dan IPP, yang juga tercermin bagaimana upaya-upaya penyediaan tenaga listrik menjadi lebih efesien dengan memanfaatkan energi-energi yang melimpah di tanah air. Tergambarkan juga informasi tentang prakiraan pertumbuhan demand listrik, proyeksi fuel mix dan kebutuhan energi primer serta kebutuhan investasi.

Perkiraan pertumbuhan listrik tahun 2011-2020, dalam RUPTL ini, diasumsikan kebutuhan Jawa-Bali akan tumbuh 7,8 % per tahun, untuk Indonesia Barat 10, 2 % per tahun dan untuk Indonesia Timur akan tumbuh 10,8% per tahun. Kebutuhan listrik Indonesia akan tumbuh rata-rata 8,46% per tahun. “Luar jawa kami sumsikan pertumbuhannya lebih tinggi karena elektrifikasinya masih rendah, dan tingkat industrialisasinya belum sejauh di Jawa,” kata Murtaqi.

Target rasio elektrifikasi dalam RUPTL ini, pada 2020 sudah lebih 90 %. Sementara proyek transmisi strategis berada pada backbone 275 kV Sumatera, Grid 150 kV Kalimantan, Grid 150 kV Sulawesi, Jawa-Bali Overhead Crossing 500 kV HV, Interkoneksi Kalimantan Barat-Serawak, Interkoneksi Sumatera-Malaysia, Penguatan 500 kV Jawa koridor utara, dan interkoneksi Sumatera-Jawa 500 kV HVDC.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook