SIDOARJO, suaramerdeka.com - Maraknya usulan agar dilakukan moratorium pendaftaran haji, serta harus dilakukannya sistem buka tutup pendaftaran haji, dinilai Menteri Agama (Menag) H Suryadharma Ali, adalah suatu yang wajar. Namun Menag mengajak semua pihak berpikir komprehensif dalam menyikapi hal tersebut.

"Wajar muncul pendapat berbeda. Saya mengajak semua pihak berpikir komprehensif, dalam arti jangan dari satu aspek saja. Bila kita lihat dari aspek agama dalam hal ini niat, maka sudah ada pemahaman yang lain," kata Menag kepada suaramerdeka.com di VIP Room Bandara Djuanda, Sidoarjo, siang ini (24/2).

Menurut Menag, orang yang berniat haji sudah berpahala, namun tentu berbeda kualitasnya dengan yang berniat dan menguatkan niatnya dengan mendaftar haji. Selain itu, perlu juga dilihat dari aspek manfaat bagi semua jamaah, dengan penggunaan manfaat dari setoran awal yang terkumpul.

"Di bank syariah, bunga itu kan tidak ada, yang ada manfaat. Dengan adanya manfaat yang begitu besar, maka calon haji kita justru memperoleh keringanan. Mereka tidak lagi membayar pembuatan paspor, membayar sepenuhnya General Service, membayar asuransi, membayar uang makan di Jeddah, Madinah dan Arofah Mina, serta membayar selisih harga pondokan yang riil disana," papar pria Betawi-Sunda tersebut.

Lebih lanjut menurut dia, General Service di Arab Saudi seharusnya dibayar 270 Dolar AS, dengan adanya manfaat, maka jamaah kita hanya membayar 100 Dolar AS. Jemaah nantinya tak perlu lagi membayar selisih uang sewa pondokkan di Arab Saudi, yang secara riil mencapai 3.500 sampai 4.000 Riyal per jamaah, sementara plafon per jemaah hanya 3150 Riyal.

"Juga tak perlu lagi bayar paspor Rp 250 ribu, asuransi Rp 100 ribu. Juga membayar uang makan di Madinah, Jedah, Arofah Mina. Kalau sudah tidak ada lagi manfaat dari simpanan, ya beban yang harus dibayarkan jemaah bertambah besar jadinya," terangnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook