
JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan dirinya dicopot dari Ketua Komisi VIII DPR. Karding kini ditempatkan menjadi anggota komisi VI.
Karding menjelaskan pencopotan ini bertepatan dengan pengunduran Musyawarah Wilayah Jawa Tengah DPW Partai Kebangkitan Bangsa.
"Kemarin saya baru dikasih surat dari Sekjen DPR bahwa saya dicopot dan dipindah ke Komisi VI. Suratnya tertanggal 20 Februari 2012," ujar Karding di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).
Pencopotan ini ditanggapi dengan santai oleh Karding. Dirinya juga bingung tentang alasan pencopotan, namun sebagai seorang kader partai. Kadir siap menjalani arahan dari partainya. "Saya sebagai kader hanya menjalani perintah dari partai saja," ujarnya.
Karding menuturkan, pencopotan ini bertepatan dengan pengunduran jadwal muswil yang rencananya akan dilaksanakan pada Minggu mendatang. Namun, ia menyatakan belum menentukan langkah apa yang akan diambilnya terkait pencalonan dirinya dalam muswil. Ia hanya fokus agar PKB dapat lolos ke dalam pemilu 2014.
"Karena dengan ambang batas parlemen sebesar empat persen, saya kira PKB harus bekerja keras. Saya tidak mau PKB mengalami kemunduran," ujarnya.
Pemecatan Karding ini karena dirinya tak lagi disukai oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Karding yang akan maju kembali menjadi Ketua DPW PKB Jawa Tengah tak direstui Muhaimin, bahkan diminta mundur dari pencalonan. Namun Karding tak mendengarkan perintah Muhaimin dan tetap maju.
Tak hanya itu, menurut Karding, kepengurusan DPW PKB di bawah pimpinannya juga telah dibekukan oleh DPP PKB. "Diambil alih oleh caretaker," ucap Karding.
Karding menyatakan belum menentukan langkah apa yang akan diambilnya terkait dengan pencalonan dirinya dalam muswil. Ia mengatakan akan berbicara terlebih dahulu dengan para pengurus DPC dan kiai di Jawa Tengah. "Saya akan berbicara dulu dengan mereka bagaimana baiknya," ujarnya.
Menurutnya, ia hanya berpikir agar PKB dapat lolos ke parlemen dalam pemilu 2014 mendatang. "Sebab dengan ambang batas parlemen sebesar empat persen saya kira PKB harus bekerja keras. Saya tidak mau PKB mengalami kemunduran," ujarnya.
( RED , Rifki / CN34 / JBSM )