SOLO, suaramerdeka.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroja pesimistis lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak yang saat ini tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surakarta. Pasalnya tidak adanya sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap eksploitasi anak. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat raperda ini hanya dipandang sebelah mata.

Menurutnya, sanksi hukum sangat penting diterapkan apabila kebijakan pemerintah atau pejabat pemerintah menyalahi perda yang dimaksud. "Menurut kami sangat disayangkan di draf raperda itu tidak terdapat klausul mengenai sanksi. Tetapi mosok pemerintah sendiri yang akan dikenai sanksinya," gurau Ketua LSM Seroja Retno Hani Pujiyati saat ditemui, Senin (20/2).

LSM yang getol mengadvokasi permasalahan anak-anak ini melihat, materi dalam draf raperda itu hanya berkutat pada sistem saja, bukan isu-isu yang saat ini berkembang di masyarakat.

Meski demikian, pegiat perlindungan anak di Kota Solo ini tetap yakin adanya harapan baru tentang perlindungan anak di Solo atas lahirnya perda baru itu. "Ya, itu (Reperda Perlindungan Anak—red) sebuah harapan baru. Tapi entah implementasinya nanti seperti apa?" katanya.

Retno berharap, implementasi Perda ini tepat sasaran. Pihaknya bertekad akan mengawal pembahasan Raperda sampai akhir, baik itu pembahasan dI DPRD maupun sampai ke eksekutif. "Jangan sampai penyusunan dan pembahasan raperda yang tidak mudah dan murah itu menjadi muspro (sia-sia)," katanya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook