BLORA, suaramerdeka.com - Sejumlah elemen kelompok masyarakat di Blora pagi ini, Minggu (29/1), akan menggelar aksi damai di alun-alun. Agendanya, menuntut percepatan pembahasan dan penetapan APBD 2012.

Sebagaimana diketahui hingga kini Pemkab bersama DPRD belum melakukan pembahasan APBD 2012. Padahal keduanya berulang kali berkomitmen bakal menetapkan APBD tahun ini lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kami bersama beberapa organisasi lainnya sepakat mendorong percepatan pembahasan dan penetapan APBD. Kami gelar aksi damai di alun-alun, pagi ini," ujar M Hamdun, salah seorang aktivis Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Minggu (29/1).

Menurut Hamdun aksi damai bakal diikuti para aktivis dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sevisi.

Selain menuntut percepatan penetapan APBD, para aktivis tersebut mendesak APBD yang dihasilkan kelak berisi program program yang pro rakyat. Sebab mereka menilai alokasi anggaran untuk warga miskin dalam dokumen awal RAPBD berupa Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Prafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) masih minim.

"Dari telaah yang kami lakukan, anggaran yang langsung tertuju untuk warga miskin tak lebih dari Rp 20 miliar. Itu pun  masih sebatas anggaran subsidi. Yaitu, pendamping BOS sebesar Rp 7,9 miliar dan Jamkesda Rp 10 miliar," tandas Ahmad Solikin, salah seorang peneliti dari LPAW.

Menurutnya angka tersebut masih bisa berkurang jika dalam pembahasan RAPBD, eksekutif dan legeslatif tak sepakat dengan angka sebesar itu. Terbukti, kata Solikin, tahun 2011 pendamping bos juga sangat minim.

Dia menuturkan Pemkab Blora belum memberikan alokasi anggaran yang memadai yang langsung bisa dinikmati warga miskin. Baik itu berupa, pemberian modal usaha (pertanian dan sektor lainnya) ataupun peningkatan kemampuan (skill usaha).

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook