JAKARTA, suaramerdeka.com - Semua pihak, terlebih khusus aparat penegak hukum, diminta memantau langsung Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang akan dilakukan pada 8 Februari 2012 mendatang. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) juga diminta ikut mengawasi proses pemilihan itu.

Pengawasan ini dilakukan agar proses pemilihan bisa berjalan bersih dan bebas dari politik uang. "Intelijen harus dilibatkan agar tidak ada money politics," kata Hakim Agung Gayus Lumbuun, Selasa (24/1).

Menurut dia, adalah hal lucu dan memalukan kalau ketua MA terpilih karena memiliki uang banyak dan bukannya didasarkan pada integritas dan kapabilitas calon.

Gayus berharap, pemilihan ketua MA nanti bisa bebas dari intervensi pihak luar. Dia berjanji bakal memilih kandidat yang memiliki moral baik dan bebas dari skandal perempuan dan uang. "Saya sebagai orang baru tidak tahu apa-apa, tapi saya milih figur yang tidak bermasalah," tandasnya.

Beredar isu pada internal MA kalau ada pihak luar yang mencoba menjagokan calon tertentu untuk menjadi pengganti Harifin Andi Tumpa. Mereka akan membeli suara setiap hakim agung dengan kompensasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.

Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko menepis isu ini. Dia menegaskan kalau pemilihan ketua MA jangan sampai ada politik uang. Sebagai lembaga pengadil tertinggi di Indonesia, tambahnya, wibawa MA dipertaruhkan. "Kalau sampai ada politik uang, terjadi demoralisasi di MA. Kami meminta KPK untuk mengawasinya," tandas Djoko.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook