Rembang, Cybernews. Kebijakan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo mewajibkan memakai batik tenun lurik bagi PNS, mulai berimbas pada produksi batik tulis lokal. Di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, omzet penjualan batik tulis di showroom batik tulis lasem mulai mengalami penurunan drastis.

Santoso, Ketua Koperasi Batik Lasem menyebutkan, penurunan paling mencolok terlihat selama Agustus lalu. Jika sebelumnya nilai transaksi batik tulis lasem mencapai Rp 30 juta hingga Rp 40 juta/bulan, saat ini angkanya jauh menurun. “Nilai transaksi Agustus lalu tak lebih dari Rp 15 juta. Awal bulan ini bahkan showroom cenderung sepi,” terangnya.

Bahkan, lanjut dia, pedapatan penjualan di ruang pamer batik bulan Agustus lalu itu, tak mampu menutup biaya produksi dan tenaga penjualan. “Bulan lalu pengurus bahkan harus tombok, karena penjualan tak menutup biaya yang dikeluarkan,” katanya.

Karena keluar kebijakan ini, para PNS kemudian lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli “seragam” barunya. “Padahal di kalangan PNS Rembang sebelumnya lebih suka membelanjakan uangnya untuk membeli batik tulis lasem,” katanya.

Agar tren penurunan penjualan batik tulis di pasaran lokal ini tak berlarut, pihaknya berharap pemkab setempat mengambil langkah untuk menyelamatkan industri batik tulis lokal. “Kami lihat dulu perkembangan pasar satu atau dua bulan ke depan. Kami berharap pasar lokal kembali bagus pada satu bulan mendatang,” harapnya.

Secara terpisah, Kabag Humas Pemkab Rembang Suyono menyebutkan, selama ini pemkab tak pernah mewajibkan pegawai untuk mengenakan batik lurik. “Pemkab sendiri sejauh ini belum mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para PNS mengenakan batik lurik pada Hari Jum’at dan Sabtu. Memakai batik tulis pun tak apa-apa,” tegasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook