Jakarta, CyberNews. Pemerintah akhirnya hampir memfinalisasi Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam draft tersebut, disebutkan bahwa pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) tidak dibuka untuk asing.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan proses finalisasi Perpres DNI ditargetkan selesai sekitar akhir bulan.

Dia menjelaskan, beberapa sektor yang terbuka untuk investor asing adalah diantaranya adalah kesehatan sebesar 67% dan pertanian 49%. Dalam Perpres DNI sebelumnya, pemerintah tidak membatasi investasi asing di sektor pertanian. Sektor pertanian 49%, tidak termasuk kelapa sawit. Hal-hal yang sangat strategis bagi Indonesia dibatasi untuk asing, kata dia.

Adapun, untuk pembangunan menara telekomunikasi (BTS) tertutup untuk investor asing. "Untuk (menara) telekomunikasi murni nasional," tambahnya.

Menurutnya, hal itu sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia menjelaskan, untuk sektor kesehatan terbuka sebesar 67% untuk asing. Sebelumnya, investasi asing di sektor itu hanya terbuka di SUrabaya dan Medan. "Sekarang di semua wilayah, tidak ada batasan. Khusus untuk Rumas sakit dan poliklinik," ungkap Gita.

Untuk sektor pendidikan, tambahnya, akan dibuka tapi tidak ada batasan investasi asing. Syaratnya, investasi asing bisa masuk jika sudah ada badan hukum pendidikan. Tidak bisa masuk kecuali ada perusahaan nirlaba. kalau konsultasi akan ada diluar domain itu.

Gita menambahkan, pemerintah juga menetapkan dua sektor yang sebelumnya tidak masuk draft DNI yakni sektor jasa kurir dan industri kreatif. "Masing-masing terbuka untuk asing kurir 49% dan kreatif 49%," ungkap dia.

Namun, pemerintah tidak membahas investasi sektor jasa konstruksi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, revisi Perpres DNI sudah 99% menuju final. "Kalau kita konsisten tentang PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), tidak semua untuk asing. Kalau ada satu yang untuk nasional, bisa saja lokal," ungkap Hatta.

Dia menambahkan, khusus untuk pembangunan menara telekomunikasi (BTS) pembiayaannya dapat menggunakan sindikasi perbankan dalam negeri. Menurutnya, pembiayaan dari dalam negeri banyak tersedia termasuk dari perbankan.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook