Jakarta, CyberNews. Terkait dengan fatwa haram rokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui cepat atau lambat industri terkait rokok harus menghadapi realita baru dengan kepedulian dunia soal bahaya rokok bagi kesehatan. Untuk itu pemerintah tengah memikirkan road map akan dikemanakan industri rokok Indonesia ke depan.

Hal tersebut dikemukakan Menkeu ketika ditanya wartawan seusai menghadiri penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Tahunan di Kantor Ditjen Pajak, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (17/2) sore.

Sri Mulyani mengaku belum mengetahui sejauh mana dampak keluarnya fatwa haram tokok tersebut terhadap penerimaan negara dari cukai yang tahun ini ditargetkan di atas Rp 50 triliun. Pemerintah masih akan mempelajarinya. "Kita lihat saja nanti. Selama ini kan memang kita menyadari selalu ada perbedaan pandangan soal rokok dari sisi kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan sisi penerimaan negara," katanya.

Yang sudah dibahas di antara kementerian/lembaga terkait adalah bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan tadi yang semuanya juga sangat penting. Karenanya, menurut Sri Mulyani, harus dibuat semacam road map atau jalan supaya ada suatu penyesuaian.

"Salah satu yang paling penting adalah dana bagi cukai untuk menyiapkan secara perlahan bagaimana industri ini ke depan. Karena industri ini dari sisi concern atau pertimbangan kesehatan memang makin hari akan makin sulit berada (eksis, red)," lanjutnya.

Sehingga Menkeu berpendapat dari sekarnag harus disiapkan dan dibuatkan road map atau jalan keluara bagi industrinya, bagi tenaga kerjanya, dan bagi daerah yang memiliki pangsa yang besar, karena akan sangat mempengaruhi pendapatan daerah masing-masing. Suatu jalan, roadmap bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap realita baru ini.

"Ini yang salah satunya akan dilakukan dengan dana bagi hasil kepada daerah-daerah tertentu," katanya tanpa merinci bagaimana implementasi dana bagi hasil tersebut.

Mengenai hal lain terkait dampaknya terhadap penerimaan negara, Menkeu mengatakan hal itu baru bisa dilihat berdasarkan APBN Perubahan. "Mengurangi investasi dan sebagainya, nanti kita lihat saja. Saya nggak akan berspekulasi," demikian Sri Mulyani.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook