Foto: AP/Hadi Mizban

Baghdad, CyberNews. Indikasi awal dari pemilihan parlemen, Minggu (7/3) lalu di Irak untuk sementara waktu dimenangi oleh Perdana Menteri Nouri al-Maliki dan koalisi Hukum Negara, meskipun hasil resmi untuk 325 kursi parlemen belum dapat diketahui sampai Rabu (10/3) besok. Pemilu ini adalah yang kedua kalinya sejak kejatuhan Saddam Hussein pada 2003 lalu.

Di tengah-tengah penjagaan keamanan yang ketat dan rusaknya satu tempat pemungutan suara oleh serangan teroris yang merenggut nyawa 38 orang, 70% pemilih berasal dari Baghdad. Sementara ada kenaikan 50% suara di distrik yang dihuni mayoritas kelompok Sunni seperti di provinsi al-Anbar.

Maliki tampaknya paling beruntung dibandingkan semua pesaingnya di Irak. Hal ini ditunjukkan dengan koalisi Negara Hukum yang keluar sebagai daftar terbesar dalam pemilu provinsi tahun 2009 lalu dengan menerima 28,8% suara dan memperoleh 126 dari 440 kursi yang ada. Saat itu, koalisi yang dipimpin al-Maliki menawarkan agenda non-sektarian, dengan menjajikan penyediaan air bersih, sekolah yang lebih baik, fasilitas rumah sakit murah dan jaminan keamanan yang lebih baik bagi semua warga Irak.

Sedangkan penurunan popularitas kelompok-kelompok Syiah lain, seperti Dewan Tertinggi Islam Irak (SIIC), bisa terjadi jika Maliki dinyatakan menang setelah pengumuman akhir, Rabu (10/3) besok. Dalam pemilihan provinsi tahun 2009 lalu, SIIC kehilangan suara delapan dari 11 provinsi di Irak.

Di tempat lain, kelompok The United SIIC pimpinan Aliansi Irak (UIA), dimana Maliki menjadi anggotanya, pada tahap awal berhasil memenangkan 48,1% suara di tahun 2005, dengan memperoleh 140 dari 275 kursi yang ada. Tapi adanya ikatan yang kuat kepada otoritas Iran dan keterlibatan UIA dalam perang sipil, melalui Brigade Badar, membuat citranya hancur di mata banyak pemilih.

Kemenangan Maliki juga terbantu dengan melemahnya harapan terhadap popularitas kelompok Aliansi Nasional Irak (INA) pimpinan Adel Abdul Mehdi (SIIC) dan Ibrahim al-Jaafari (Da'wa). Popularitas Abdul Mehdi melorot karena hubungannya dengan Iran.

Sedangkan Jaafarri memiliki catatan kinerja yang biasa-biasa saja di mata pemilih ketika menjabat sebagai perdana menteri pada masa pemerintahan transisi 2005-2006. Jaafarri dianggap memperburuk perang sipil dengan menolak untuk melakukan tindakan terhadap milisi bersenjata yang berkeliaran di jalan-jalan Baghdad. Hal ini terkait serangan teroris terhadap tempat suci Syiah yang suci di kota Samarah pada Februari 2006 lalu. Kelompok Syi'ah menganggap dirinya sebagai pimpinan yang buruk, dan kelompok Sunni menuduh dia tidak mau melindungi kelompoknya ketika serangan-serangan balas dendam menyerang kelompok Sunni dalam beberapa peristiwa teror bom bunuh diri.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook