Jakarta, CyberNews. Dewan Syuro DPP PKB Kalibata tetap mensyaratkan rehabilitasi nama almarhum KH Abndurrahman Wahid (Gus Dur), sebelum diberi gelar Pahlawan Nasional, pada 10 November mendatang. Penegasan itu disampaikan anggota Dewan Syuro PKB KH Maman Imanul Haq pada acara  Deklarasi Manivesto Renovasi Indonesia dikantor DPP Jln Kalibata Jakarta, Minggu (22/2) malam.

Acara digelar oleh Ikatan Alumni Univeritas Indonesia (ILUNI) Jakarta dan aliansi parpol pengembalian aset negara untuk mengenang almarhum Gus Dur. Kiai Maman menjelaskan, rehabilitasi nama baik Gus Dur dianggap perlu, agar gelar pahlawan nasional bersih. Sehingga masyarakat mengetahui secara persis tokoh yang diidolakan tersebut tidak tercela.

Ditegaskan oleh Maman, Gus Dur dilengserkan dari kursi Presiden RI dengan tuduhan yang tidak terbukti. Sampai meninggal pun tidak terbukti bersalah. Mengutip pernyataan Gus Dur, Kiai Maman menjelaskan bahwa Gus Dur menjadi Presiden RI ke-4 atas prakarsa politik poros tengah yang dikomandani pimpinanPAN Amien Rais. Begitu juga ketika dilengserkan, dengan konspirasi politik saat itu.

"Tapi Gus Dur lengser dengan tuduhan terlibat kasus Buloggate dan Brunaigate yang tidak ada pembuktian secara hukum dinyatakan bersalah. Itu yang mesti direhabilitasi."

Pihaknya, menurut Kiai Maman, tetap akan menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional ke 106 yang bakal diterima pada 10 November 2010, bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan nasional, sebelum ada rehabilitasi nama Gus Dur.  

Menurut Bagus Satrianto, Ketua Tim Aliansi Parpol,  penyelenggara dan pemerakarsa deklarasi, intinya gerakan ini untuk mengembalikan jiwa dan semangat UUD 1945. "Kaji ulang UUD 2002 yang sama denga neolib," ujar Bagus.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook