Jakarta, CyberNews. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar didesak menyelesaikan kasus terlunta-luntanya 780 transmigran di Pelalawan, Propinsi Riau sebelum berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.

Para transmigran yang kini sebagian menginap di GOR Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Kalibata, Jakarta berharap, pada pertemuan tanggal 11 Januari nanti bisa menghasilkan keputusan yang berpihak kepada mereka. "Mereka sekarang hidup terlunta-lunta tanpa memiliki lahan seperti yang telah dijanjikan saat bertransmigrasi dulu. 50 orang perwakilan, sejak 15 Desember 2009 lalu menginap di GOR Depnakertrans," tegas Bonifasius Gunung, kuasa hukum transmigran, di Jakarta, Kamis (7/1).

Menurutnya, mantan Menakertrans Erman Suparno, tanggal 14 September 2009 telah mengeluarkan surat keputusan guna menyelesaikan kasus pertanahan 780 transmigrasi di Pelalawan. Berdasarkan surat itu, para transmigran mendapatkan lahan masing-masing seluas 2 hektare per kepala keluarga. Di saat yang bersamaan, dua perusahaan yang menguasai lahan dapat tetap beroperasi di sana. Nantinya, dilakukan kemitraan, dimana hasil perkebunan lahan transmigran diolah di dua perusahaan tersebut.

Ternyata keputusan tersebut, hingga kini belum dilaksanakan. Rencananya, pada 11 Januari 2010, Komnas HAM, Depnakertrans, dan sejumlah pihak akan menggelar pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan transmigran tersebut. Namun, Gunung menyayangkan dalam pertemuan itu tidak dihadiri KPk ataupun dari kejaksaan. Padahal, Depnakertran sebelumnya mengatakan bila surat keputusan Menakertrans tidak dilaksanakan, maka akan ditempuh langkah hukum.

Awalnya, sebanyak 780 kepala keluarga dari sejumlah daerah di Jawa mengikuti program transmigrasi umum perkebunan dan transmigrasi sosial pada 2002, 2003 dan 2004. Mereka ditempatkan di lokasi transmigrasi Pekan Tua, Satuan Pemukiman I dan II, Desa Kuala Tolam, Kec Pelalawan, Kab Pelalawan, Riau.

Tahun 2002, Bupati Pelalawan Tengku Azmun Djafar yang kini sudah tidak menjabat dan Gubernur Riau Rusli Zainal telah mencadangkan lahan seluas 6.760 hektare untuk lokasi transmigrasi. Setiap kepala keluarga akan diberikan lahan seluas 3 hektare untuk berkebun kelapa sawit dan akasia. Namun sampai tahun 2004, Keputusan Gubernur No :Kpts.292/VI/2002 tertanggal 29 Juni 2002 belum dilaksanakan. Sehingga, 780 kepala keluarga belum mendapatkan lahan kebun plasma tersebut.

Lahan seluas 6.760 hektar yang dicadangkan untuk transmigran, telah dikuasai fisik oleh dua badan usaha. Yakni Perkebunan Kelapa Sawit KUD Insan Pembangunan yang menguasai lahan seluas 3500 hektar. Serta PT Adei Plantation & Industry yang menguasai lahan seluas 3000 hektar. Warga telah melaporkan tumpang tindih pengunaan lahan tersebut ke KPK dan Komnas HAM. "Kami bisa katakan ini korupsi lahan yang dilakukan oleh pejabat setempat," tegas Bonifasius.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook