Arbil, CyberNews. Bekas wakil perdana menteri Irak Barham Saleh hari Rabu ditunjuk sebagai perdana menteri wilayah otonomi Kurdi di bagian utara Irak. Usai diangkat, Saleh langsung menyerukan peredaan ketegangan di tengah ketegangan dengan Baghdad.

Saleh, seorang Kurdi yang meninggalkan pemerintah pusat Irak untuk memimpin kampanye kelompok Kurdi dalam pemilihan yang dimenangkan oleh presiden regional Massud Barzani pada Juli, dianggap sebagai salah satu politikus paling cakap di negara yang dirusak-perang itu.

"Hari ini saya menunjuk anda untuk secara resmi membentuk pemerintah dan saya minta anda untuk berkonsultasi dengan semua partai politik Kurdistan," kata Barzani pada upacara di ibukota wilayah itu, Arbil.

Saleh menanggapi dengan mengkonfirmasi bahwa pemerintahnya akan mengurangi separuh jumlah menteri dalam kabinet baru. "Pemerintah Kurdi yang akan datang akan memiliki 19 menteri selain perdana menteri dan wakilnya," ujarnya kepada wartawan. Ada 42 menteri dalam pemerintah sebelumnya.

Sebelum pengunduran dirinya sebagai satu dari dua wakil perdana menteri, Saleh dianggap oleh para diplomat Barat sebagai salah seorang anggota pemerintah Baghdad yang sangat progresif dan profesional. Saleh juga menerima peran penting dalam menarik investasi yang banyak dibutuhkan ke negara yang dicabik perang itu.

Ia berkampanye dalam pemilihan umum Juli untuk aliansi yang terdiri atas dua faksi Kurdi yang dominan -- Partai Demokrat Kurdistan (KDP)-nya Barzani dan Uni Patriotik Kurdistan (PUK)-nya Presiden Irak Jalal Talabani. Saleh berkuasa pada saat ketegangan Kurdi-Arab dan sengketa minyak dan tanah meningkat dengan pemerintah pusat.

Kurdi minta untuk memperluas wilayah mereka hingga mencakup ladang minyak Kirkuk dan sejumlah distrik lain yang memicu perselisihan yang makin panas dengan pemerintah pimpinan-Syiah-nya PM Nuri al-Maliki di Baghdad. Namun Saleh bergerak untuk mengakhiri peselisihan itu Rabu. "Kami harus menghindari percekcokan poltik dengan Baghdad karena Irak sedang mengalami masa sulit. Merupakan kepentingan setiap orang untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tenang," katanya.

Ketegangan etnik antara masyarakat Kurdi dan Arab tetap tinggi di Irak utara, khususnya Kirkuk, dengan kekerasan hampir tiap hari.

Jenderal Ray Odierno, yang memimpin milisi militer AS di Irak, Rabu, kembali memperingatkan bahwa ketegangan Arab-Kurdi sekarang akan menimbulkan ancaman sangat serius pada kestabilan Irak. Ia juga mengatakan pada dengar pendapat kongres di Washington bahwa pemilihan parlemen di seluruh negara itu yang akan berlangsung Januari akan sangat penting bagi masa depan Irak dan rencana AS untuk menarik pasukan.

Reputasi inernasional wilayah Kurdi telah menderita pukulan pekan lalu ketika pemerintah menangguhkan aktivitas perusahaan minyak Norwegia INO menyusul tuduhan bahwa menteri Kurdi untuk sumberdaya alam, Ashti Hawrami, terlibat dalam pengalihan saham yang kontroversial di perusahaan itu.

Nilai saham INO jatuh hampir separuh menyusul penangguhan itu tapi telah pulih beberapa dari pasar yang hilang setelah menteri urusan luar negeri Kurdi, Falah Bakir, seperti dikutip mengatakan penangguhan tersebut tidak permanen. Hawrami membantah telah mengambil keuntungan dari transaksi itu.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook