Jakarta, CyberNews. Departemen Keuangan memutuskan menurunkan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam APBNP 2008. Pasalnya, defisit dipastikan turun dari level 2,1 persen terhadap PDB atau Rp 94,5 triliun menjadi 1,7 persen terhadap PDB atau Rp 78,1 triliun.

''Penerimaan pajak melebihi rata-rata estimasi, penerimaan bea cukai juga begitu. Sementara realisasi belanja di bawah target, sedangkan realisasi subsidi BBM turun. Maka defisit berkurang dan dengan demikian target penerbitan neto juga turun,'' jelas Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Senin (15/9).

Rahmat mengatakan, dengan turunnya defisit maka terdapat penghematan kas APBN hingga Rp 15 triliun. Maka target penerbitan neto SBN yang semula Rp 117,8 triliun turun menjadi Rp 102,8 triliun. ''Secara neto, target penerbitan sudah terpenuhi karena sekarang realisasi penerbitan neto untuk menutup defisit mencapai Rp 102,7 triliun,'' jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah masih akan menerbitkan surat utang negara (SUN) untuk tujuan refinancing SUN atau utang yang jatuh tempo. Selain itu, penerbitan juga untuk antisipasi jika akhir tahun pemerintah mengalami cash mis-macth atau kekurangan kas jangka pendek.

Dalam APBNP 2008, target penerbitan bruto sebesar Rp 158,7 triliun. Realisasi sampai awal September mencapai Rp 126 triliun atau 79,9 persen sehingga masih ada sisa penerbitan Rp 31,8 triliun. ''Pemerintah masih akan tetap memenuhi target penerbitan bruto yang sisa sekitar Rp 31 triliun. Kalau dikurangi Rp 15 triliun maka target bruto berkurang menjadi Rp 16 triliun ,'' kata Rahmat.

Untuk memenuhi target itu, lanjutnya, pemerintah akan menerbitkan global sukuk dengan nilai konservatif Rp 12 triliun dari sisa underlying aset sebesar Rp 13 triliun. Sisanya, Rp 4 triliun akan diterbitkan di pasar domestik. ''Di pasar domestik, ada sisa waktu 2,5 bulan dengan frekuensi enam kali penerbitan,'' singkatnya.

Disamping menerbitkan obligasi reguler, Depkeu juga akan memperbanyak penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu setahun. ''Pemerintah ingin pasar uang berkembang dan yang penting bisa mengelola likuiditas,'' ujar Rahmat. Langkah tersebut juga dilakukan untuk antisipasi jika krisis ekonomi seperti di AS melanda pasar uang dalam negeri.

( Kartika Runiasari / CN08 )