SM/Hartono Harimurti

BENCANA terjadi di mana-mana. Ada banyak persoalan yang mengimpit, sehingga berkesan negara tidak bisa memprediksi kapan terjadi
bencana, kapan harus bertindak. Mengapa pemerintah tidak segera melakukan tindakan besar untuk menyelamatkan warga dari
ancaman? Negara sudah mati?  Apakah pemerintahan SBY akan tumbang karena tidak bisa mengatasi bencana? Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Berry Nadian Furqan, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Berikut petikan perbincangan dengan dia  pekan lalu.

Bencana alam silih berganti menimpa negeri ini, namun hingga sekarang pemerintah tidak mau mendeklarasikan kawasan kita ini sebagai negara bencana. Mengapa?

Ini adalah bentuk keangkuhan pemerintah. Seolah-olah pemerintah kita perkasa dan ingin menutupi kelemahan bahkan kebobrokan yang terjadi. Penelitian Walhi menyebutkan, 83 persen wilayah kita rawan bencana. Pada 2009 lalu Walhi  juga telah menyerukan kepada pemerintah tentang darurat ekologis. Pemerintah harus concern. Tetapi nyatanya pemerintah enggan mengakui kita sedang memasuki darurat ekologis.

Harus kita pahami bahwa pemanasan global yang kita rasakan ini akibat  dari kerusakan lingkungan hidup. Kerusakanlah lingkunganlah yang membuat   perubahan iklim yang kita rasakan saat ini. Daya dukung lingkungan juga makin merosot. Jadi seakan-akan terjadi perkawinan antara perubahan iklim dengan daya dukung lingkungan yang makin merosot sehingga timbullah kerentanan tinggi.  Tak pelak bencana yang timbul jadi besar.

Kita lihat bagaimana Jakarta yang baru saja diguyur hujan nonstop selama 3 jam. Kita juga rasakan  banjir di mana-mana. Ini menimbulkan korban jiwa dan macet di mana-mana  dalam intensitas yang luar biasa, sehingga begitu besar kerugian secara ekonomi, belum lagi  lingkungan hidupnya.

Mengapa kita selalu tidak punya langkah antisipasi yang memadai?
Sebetulnya sejak awal kami sudah mengingatkan pemerintah agar berpikir komprehensif dalam mengurus publik. Ini karena  satu bidang dengan bidang  lain sangat berhubungan. Karena itu kami mendesak pemerintah  menyatakan darurat ekologis agar mereka melakukan langkah-langkah antisipatif  komprehensif. Dengan demikian, jika  terjadi bencana alam pun, kita akan mampu menghindari kemunculan yang lebih besar, karena sudah ada langkah  mengantisipasinya secara terpadu. Saat ini kita rasakan, belum ada langkah  komprehensif  akibat diganggu oleh kepentingan perorangan, kelompok elite, dan  pemilik modal.

Banyak petinggi di pemerintahan pusat dan daerah yang sebenarnya tahu ada berbagai persoalan lingkungan. Namun karena demikian kuat tekanan berbagai kepentingan, termasuk  politis dan ekonomi sesaat, maka akhirnya upaya menyelesaikan permasalahan lingkungan  tidak tuntas. Ini terjadi di berbagai daerah yang kaya akan hasil tambang dan hutan. Dan ini juga menunjukkan mentalitas elite kita  memprihatinkan.

Juga kita lihat banyak daerah yang belum mempunyai Badan Penanggulangan Bencana. DKI Jakarta saja, yang langganan banjir, juga belum "membangun" badan tersebut. Kami tidak tahu apa alasan mengapa belum terbentuk. Kita sebenarnya punya orang-orang terbaik yang bisa berbuat banyak  mencegah terjadi dampak  lebih besar dari sebuah bencana alam. Hanya belum ada upaya  komprehensif untuk menyatukan potensi-potensi mereka. Itu akibat mungkin  kalah dari  berbagai kepentingan tadi.

Kita sering mendengar ada peta rawan bencana. Mengapa ada kesan kita terlambat menggunakan informasi itu?
Apa arti peta bila tidak diikuti oleh langkah-langkah  lengkap yang komprehensif. Harus tegas dan jelas untuk kecamatan ini di mana wilayah mengungsinya bila bencana terjadi. Bagaimana jalan menuju lokasi pengungsian itu? Bagaimana infrastruktur yang ada untuk menampung jumlah  pengungsi?

Lalu bagaimana  dukungan logistik? Bagaimana memobilisasi? Juga cara menyampaikan bantuan ke lokasi pengungsian harus diketahui. Selain itu bagaimana cara mengatasi bencana  biasa sampai alternatif jika  besar sekali seperti tsunami? Diperhatikan pula  bagaimana peran daerah sekitar yang tidak terkena bencana dalam memberikan pertolongan pertama ke daerah yang terkena bencana.

Pendek kata, bagaimana  tenaga medis yang tersedia di daerah  dekat lokasi bencana dipersiapkan? Juga alat berat dan dan telekomunikasi bagaimana? Saat base transceiver station (BTS) di daerah itu hancur, alat alternatifnya bagaimana? Jadi begitu terjadi bencana, maka yang sudah disiapkan dengan perencanaan yang matang ini, tinggal digerakkan saja.

Kita ini selalu mendengar alasan klasik, tidak ada alat berat, tidak ada dokter sama sekali, dan yang parah tidak ada makanan serta air untuk pengungsi. Juga yang perlu dilakukan adalah simulasi bencana, agar rakyat juga terlatih. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, namun sangat diperlukan kerja keras kita bersama, kekompakkan kita bersama. Jangan terjebak ego sektoral, karena pada dasarnya hampir semua kawasan kita adalah wilayah rawan bencana. Ya kita senasiblah dalam menghadapi ancaman bencana, walaupun dengan derajat berbeda.

Yang juga tak kalah penting adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan antisipasi dan penanggulangan bencana. Mengapa ini sangat penting? Karena selain kita mendeteksi bencana itu dengan bantuan peralatan canggih, namun masih juga diperlukan analisis. Pada saat tsunami di Mentawai, saya dapat informasi bahwa ada kekeliruan analisis.

Info yang saya dapat sirine tsunami yang telah berbunyi, tapi malah dibatalkan. Ini kan fatal. Akhirnya begitu banyak korban jiwa di sana. Hanya perlu kita cek lagi benar tidak informasi ini. Kalau benar, maka harus ada yang bertanggung jawab, karena berkait dengan masalah nyawa.

Apa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan antisipasi bencana di negeri ini?
Harus ada penetapan terlebih dahulu bahwa Indonesia sudah darurat ekologis, darurat bencana. Pemerintah tidak usah malu, tidak usah takut kita menjadi negara  miskin, negara yang gagal, karena kondisi yang seperti ini. Setelah itu kita susun langkah-langkah yang strategis dengan mengerahkan seluruh sumber daya  untuk siap menghadapi keadaan darurat tersebut.

Bila ini sudah dilakukan, maka semua kegiatan yang ada di republik ini, akan kita kaitkan dengan analisis risiko bencana. Jadi selalu ada pengurangan risiko bencana. Tidak ada lagi kepentingan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang akan mengintervensi tekad kita demi menyelamatkan lingkungan hidup. Ini adalah langkah-langkah pencegahan.

Selain langkah pencegahan kita juga menyiapkan langkah penyelamatan untuk memperkecil dampak bencana bila memang terjadi bencana yang tidak bisa dihindari lagi. Rakyat yang terkena bencana alam, jelas menderita. Namun ada langkah yang cepat dan tepat untuk mengurangi penderitaan mereka.

Presiden SBY adalah salah satu pelopor gerakan pelestarian lingkungan hidup dan gerakan mengantisipasi perubahan iklim. Mengapa kita justru  masih terpuruk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup? Apa yang salah?
Isu lingkungan hidup itu ibarat   demokrasi. Demokrasi di negara-negara berkembang itu digunakan lalu untuk disalahgunakan. Yang terjadi adalah rakyat dibohongi, karena kulitnya saja yang demokrasi, sedangkan di dalam banyak sekali penyalahgunaan yang dibungkus prosedur demokrasi.

Lingkungan hidup pun demikian. Kita lihat bagaimana komitmen pemerintah dan korporasi disebarluaskan dengan slogan-slogan Go Green dan sebagainya.  Presiden SBY dianggap sebagai salah satu pelopor dalam bidang pelestarian Lingkungan Hidup, karena  digelar  KTT di Bali, aktif menghadiri forum-forum dunia untuk lingkungan hidup,  menyerukan penurunan emisi 26 persen dan sebagainya.

Namun di sisi lain kita semua tahu tentang strategi nasional dalam bidang energi, ternyata  kebijakan energi untuk 2005-2025 masih mengutamakan energi fosil. Ini kan kontradiktif namanya. Kemudian kita punya gerakan penanaman sejuta pohon, one man one tree, tetapi pada saat sama SBY melepaskan hutan untuk dikonversi dengan kepentingan pertambangan dan perkebunan sawit berskala besar. Gerakan menanam sejuta pohon memang bagus, dan kami mendukung itu. Namun apalah artinya kalau di bagian ini ditanam, tapi dibagian lain banyak juga bolong-bolongnya.

Juga banyak regulasi, banyak UU yang bertentangan dengan semangat untuk pelestarian lingkungan hidup dan prorakyat kecil. Misalnya Undang-undang Minerba yang sedang kita gugat melalui MK, karena berpotensi memberikan ruang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa dibarengi adanya peninjauan terlebih dahulu terhadap berbagai kebijakan yang  terkait dengan eksploitasi tambang secara besar-besaran.

Selain itu memberi fasilitas bagi pemodal asing untuk mengeksploitasi tambang kita. Di Pasal 162 Undang-undang Minerba tersebut juga mengatakan bahwa siapa yang menghalang-halangi akan diancam pidana kurungan dan denda yang sangat tinggi, yaitu Rp 1 miliar. Kita tahu bahwa pada praktiknya sering pertambangan yang berizin sekalipun, merugikan masyarakat sekitar karena lingkungan hidupnya menjadi rusak. Terjadi pencemaan air dan udara. Kalau masyarakat bereaksi mereka bisa dijerat undang-undang tersebut, karena dianggap menghalangi kegiatan pertambangan berizin. Ini kan tidak adil namanya.     (33)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook