GONJANG-GANJING politik kita kian menajam. Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century tak terbendung, sehingga pemerintah tampak menjadi pecundang. Ini makin membuat posisi Wakil Presiden Boediono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani terancam. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat membelot? Mengapa partai yang menjadi kendaraan Presiden SBY berkesan gagal melobi para mitra koalisi? Berikut petikan perbincangan dengan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, di Jakarta, belum lama ini.

Apa komentar Anda tentang hasil akhir sidang paripurna DPR RI yang dimenangi pihak yang "berseberangan" dengan pemerintah?
Saya melihat ini adalah sebuah proses yang sudah jelas sejak awal, bahwa nanti akan seperti ini kedudukannya. Perjalanan Pansus Hak Angket DPR RI, sejak awal akan dimenangi oleh pihak yang beroposisi terhadap kebijakan pemerintah. Ini akibat Partai Golkar, PKS, dan PPP --yang merupakan anggota koalisi-- ketika menunjukkan gelagat akan bergabung dengan oposisi, Partai Demokrat tidak melakukan lobi politik yang efektif. Partai-partai tersebut tak terkendali dan berjalan semau mereka.

Partai-partai yang seharusnya akur dalam sebuah koalisi, justru malah ramai-ramai bermain untuk kepentingan pada 2014. Pada saat itulah tanpa disadari sebetulnya koalisi yang dibangun Partai Demokrat sudah kehilangan kekuatan.
Semua ini sekali lagi, ini akibat kegagalan lobi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Akibatnya sebagai pemimpin koalisi, partai ini malah sebagai pihak yang ditekan.

Jika Presiden SBY harus marah, maka kemarahan itu harus ditujukan kepada Marzuki Alie selaku Ketua DPR,  Anas Urbaningrum selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, dan termasuk kader Demokrat seperti Ruhut Sitompul. Selain itu penyikapan politik pemerintah terhadap kasus ini juga terlihat tidak tegas, dan sangat lambat. 

Bagaimana dengan pernyataan SBY yang mengatakan akan bertanggung jawab?
Presiden memang mengatakan hal itu. Akan tetapi, dia tidak mengatakan di forum resmi, seperti di Sidang Paripurna DPR. Pernyataan itu disampaikan hanya di sebuah konferensi pers. Jadi secara tempat salah. Audiensnya pun salah.

Secara konstitusi juga sudah ditegaskan bahwa presiden menyatakan pertanggungjawaban di muka DPR, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Jadi boleh lebih dari satu kali, dan itulah kesempatan yang seharusnya diambil. Dengan menyatakan bertanggung jawab di hadapan wartawan di Istana, maka apa bedanya dia dengan pengamat. Saat ini presiden sudah ketinggalan langkah.
Dalam kondisi demikian ini langkah cepat apa yang seharusnya diambil oleh presiden?

Menurut saya langkah politik yang harus dilakukan SBY dalam rangka bertanggung jawab adalah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari kabinet. Dan itu sebenarnya bukan menjadi hal yang sulit, karena presiden punya hak prerogatif.

Yang berikutnya adalah menyerukan secara moral kepada Wakil Presiden (Wapres) Boediono mundur, sebelum proses hukum dan politik ini dilanjutkan. Alasan presiden seruan mundur untuk wapres ini demi menjaga stabilitas politik. Mengapa demi stabilitas politik, karena opini yang berkembang di publik ada masalah pidana di balik kasus ini. Dengan demikian harus ada yang bertanggung jawab. Bila pihak yang seharusnya bertanggung jawab dihilangkan, maka pasti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SBY akan turun, terlebih lagi dalam berbagai kesempatan SBY maupun kader-kader Demokrat selalu mengatakan ingin menyelesaikan kasus ini agar semuanya terang benderang.       

Karena itu daripada menjadi beban pemerintahan ini pada hari-hari berikut, dan kepercayaan masyarakat makin turun, maka SBY harus mengambil langkah tegas tersebut. Jangan terjebak lagi dalam keraguan yang makin hari makin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Apa yang seharusnya segera dilakukan DPR?

DPR harus segera menggelar rapat untuk menyatakan pendapat terkait hasil paripurna. Hak menyatakan pendapat DPR itu nanti akan menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengaji kemungkinan-kemungkinan memakzulkan wakil presiden. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa alasan-alasan konstitusional untuk memakzulkan wakil presiden terpenuhi, maka itu akan dibawa ke Sidang Istimewa MPR. Selain itu kita harus memberi kewenangan penuh kepada KPK untuk memproses lebih jauh dugaan ada unsur pidana di balik pengambilan kebijakan bailout Rp 6,7 triliun tersebut. Bagaimana dengan koalisi?

SBY harus segera merombak koalisi. Partai-partai yang sudah tidak sejalan lagi harus dicopot. Jangan ragu-ragu lagi. Saya yakin presiden akan mendapat dukungan masyarakat bila berani tegas menyelesaikan masalah hukum dan politik ini. Sebagai dampak merombak koalisi adalah melakukan reshuffle kabinet. Segera ganti saja menteri-menteri dari parpol yang sudah tidak sejalan dengan para profesional. Perbanyak saja profesional, orang-orang independen yang mengerti masalah sehingga bisa membuat program-program yang benar-benar menyentuh permasalahan rakyat. Jangan lagi kursi diisi oleh orang-orang yang cuma butuh pembagian kekuasaan. 

Yang juga harus dilakukan SBY adalah segera membongkar orang-orang yang berada lingkaran dalam. Sebetulnya banyak orang di lingkaran dalam SBY yang sering membuat blunder. Seperti halnya Andi Arief, dia memang jago di lapangan untuk menyiapkan aksi demonstrasi dan aksi-aksi berskala besar, tetapi dia tidak atau belum punya kapasitas melakukan lobi politik.

Sering Andi dipaksa untuk melobi Syafi'i Ma'arif, Akbar Tandjung, dan tokoh penting lain. Itu tidak tepat.
Pak Sudi Silalahi juga melakukan blunder saat melakukan penggantian mobil untuk menteri, dengan mobil mewah, sementara di sisi lain banyak rakyat yang susah hidup.    

  
Aksi massa yang menekan DPR untuk menyusun langkah pemakzulan kepada Wapres Boediono, akan membahayakan "kesehatan" demokrasi kita yang baru tumbuh ini. Kita tahu pemakzulan pasti menyisakan trauma politik. Bagaimana menurut Anda?

Tidak perlu terlalu khawatir, karena kita sudah punya pengalaman, yaitu saat pemakzulan Gus Dur. Reaksi dan kondisi politik yang terjadi, ternyata tidak segawat yang kita bayangkan. Mari kita lihat, begitu gampang Gus Dur dijatuhkan waktu itu. Gus Dur itu menjabat sebagai presiden, dan waktu itu sebenarnya tidak ada kondisi yang mendesak demi penyelamatan bangsa, yang mendasari pemakzulan Gus Dur.

Tapi dia bisa juga dimakzulkan karena ada kebersatuan kepentingan Amien Rais dan kolega-koleganya. Nah sekarang yang akan dimakzulkan wakil presiden, tentu tidak ada dampak yang begitu besar. Justru saya menilai dampaknya akan positif, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SBY akan meningkat. Bila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat justru terjadi sebuah kestabilan politik.

Berkaitan dengan hal ini, saya menilai yang terjadi di paripurna DPR RI bukanlah semata-mata kemenangan elite di sana, tapi juga kemenangan gerakan masyarakat sipil. Yang ingin saya katakan, tidak semua presiden, tidak semua situasi pada depan nanti akan selalu diwarnai gerakan pemakzulan.

Jadi sangat tergantung masalahnya apa dan situasinya seperti apa. Bank Century ini adalah masalah yang sangat serius.  Bila hal yang seperti ini dibiarkan, maka ke depan akan ada bank-bank milik penjahat yang akan dipelihara dengan kebijakan pemerintah.
Ada juga kekhawatiran, akhir kasus Bank Century ini adalah bagi-bagi kekuasaan kepada pihak-pihak yang "menggenjot" kasus ini. Bagaimana Anda melihatnya?

Pembacaan seperti ini wajar setidak-tidaknya bila kita tidak membaca bahwa yang terjadi di Sidang Paripurna DPR juga merupakan kemenangan masyarakat sipil. Memang selama ini kesan masyarakat adalah, yang terjadi di parlemen adalah perjuangan kepentingan elite politik semata. Padahal semua hal tidak bisa dipukul rata demikian.

Selain itu anggota DPR juga tidak bisa dengan seenaknya mempermainkan hasil sidang paripurna untuk kepentingan pribadi dan kelompok, karena bagaimana pun juga gerakan di luar parlemen  akan terus memantau gerakan mereka.

Partai yang pragmatis lalu membarterkan hasil paripurna demi kepentingan mereka pasti akan berhadapan dengan gerakan di luar parlemen. Misalnya Aburizal Bakrie, pasti tidak akan mudah menjadi wakil presiden, karena kita tahu dia memunyai masalah pajak.

Kalau dia dibiarkan melenggang begitu saja untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di pemerintahan, maka ini akan menjadi permasalahan bangsa. Kami dan berbagai kekuatan masyarakat sipil yang berada di luar parlemen pasti akan teriak-teriak. Jadi tidak mudah lagi bagi elite untuk membangun kontrak-kontrak politik yang menipu gerakan masyarakat sipil yang makin kuat kesadarannya. (35)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook