IDRUS Marham akhirnya dipilih untuk memimpin Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Banyak yang ragu terhadap kinerja politikus dari Partai Golkar ini. Ia dianggap dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diprediksi melemahkan penuntasan kasus Bank Century.

Apakah skandal yang diasumsikan berkait dengan tindak pidana perbankan dan pencucian uang akan menggulingkan kekuasaan presiden? Apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono bakal dilengserkan karena terlibat terlalu pekat dalam persoalan yang juga telah bergulir menjadi masalah politik ini? Berikut petikan perbincangan dengan mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini di Jakarta, belum lama ini.

Bagaimana Anda menjawab keraguan publik terkait dengan kepemimpinan Anda di Pansus?
Keraguan itu sangat bagus. Kita lihat saja kinerjanya nanti. Kita lihat saja siapa yang paling kritis? Sebagai ketua saya tidak perlu berteriak-teriak untuk menunjukkan kehebatan kinerja. Semua itu bertolak dari data. Karena itu saya telah merangcang pola sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menentukan metodologi serta teknis memperoleh data dan fakta. Banyak data dan fakta yang akan dikumpulkan. Data dan fakta ini yang akan bicara. Jika data dan fakta yang bicara, maka tidak ada lagi yang bisa mengelak jika ia memang benar-benar terlibat.
Kami tak ingin berkesan membidik orang. Target kami mengungkap masalah melalui data dan fakta. Datalah yang akan bicara siapa yang bertanggung jawab, terlibat, terindikasi korupsi, melakukan kejahatan perbankan, pencucian uang, dan yang melakukan penyalahgunaan kewenanangan. Dan yang bicara bukan Idrus tetapi fakta dan data yang dikumpulkan oleh Pansus. Dan ketika data dan fakta ini bicara maka tidak ada orang yang mengelak.
Kami ingin Pansus ini bersifat tuntas dan bersih. Kita tidak boleh memulai dari orang karena akan mengganggu harmoninasi dan hubungan antar-elite dan anak bangsa. Karena barangkali akan ada yang menafsirkan, ini adalah dendam  dan target politik.
Anda dianggap tak layak memimpin karena diduga pernah berurusan dengan kasus impor beras. Bagaimana pendapat Anda?
Berurusan dengan kasus impor beras? Tidak ada itu. Jadi saksi pun tidak. Saya juga heran. Banyak teman lain panggil jadi saksi, malah dibiarkan, sedangkan saya yang tidak dipanggil, diributkan. Ada apa ini? Untuk lebih jelas tanya saja pada penegak hukum. Nanti kalau saya yang jelaskan dikatakan bias. Kita harus berangkat dari data, kalau hanya ''katanya-katanya'' tidak akan baik.
Bagaiamana kondisi Pansus terkini? Apakah terjadi perpecahan antara partai yang berkoalisi dengan pemerintah dengan partai yang selama ini menyatakan berada di pihak oposisi?
Sampai hari ini tidak ada perpecahan. Semua memiliki semangat dan komitmen sama. Semua ingin membongkar masalah ini. Tidak ada target perorangan yang akan dibidik atau dijatuhkan. Itu saja.
Karena itu kita tidak perlu khawatir pada kinerja Pansus. Semua bersemangat dan beridealisme untuk memperbaiki bangsa. Jelas kan? Jika Anda menganggap ada perpecahan, tunjukkan ada indikasi perpecahan.
Tuduhan yang menyebutkan bahwa Pansus ini memiliki target politik untuk mendapatkan kursi menteri atau wakil presiden, sangat aneh. Saya jadi bertanya, jangan-jangan tuduhan itu merupakan konspirasi untuk menghambat kerja Pansus.
Tetapi secara prinsip, apa pun tuduhan orang, kami tidak peduli. Yang kami peduli adalah mengungkap kasus ini, dan insya allah tuduhan itu tidak akan menghambat langkah kami. Meski reses Pansus tetap bekerja. Skandal bank adalah kasus yang sangat seksi. Rapat semangatnya terbuka. Kami akan buka kotak aspirasi dan boleh siapa pun mengungkapkan apa yang terjadi secara langsung.
Ada pesan dari Ketua Umum Golkar untuk Anda?
Pesan Ketua Umum Golkar Bang Ical, sudah jelas. Kami diminta tak ragu-ragu dan takut mengungkap masalah ini. Jika masalah ini tidak terungkap berarti kita membiarkan orang saling fitnah, menyalahkan, menuding di antara elite politik Jika itu yang terjadi tidak akan ada keharmonisan. Padahal itu penting sebagai dasar menentukan kebijakan pembangunan lebih lanjut.
Kemudian yang kedua, Ketua Umum menyampaikan, kita mengungkap masalah ini bukan karena desakan. Tetapi desakan itu kita jadikan pemicu dan pemacu. Yang paling pokok adalah, motivasi dan idealisme untik memperbaiki bangsa ini. Karena menurut Partai Golkar, posisi kehidupan kebangsaan ini bukan lagi membongkar tetapi menata. Proses membongkar sudah kita lakukan sejak 1998.
Yang ketiga, pesan Ketua Umum, lagi-lagi yang dikedepankan bukan target orang. Tetapi mulai data dan fakta sebagai instrument. Yang keempat, ada peringatan kepada saya, bahwa kasus ini sangat sensitif, yang oleh media massa disebut sebagai kasus yang sangat seksi, yang disebut oleh berbagai elemen kasus Bank Century ini sebagai megaskandal. Karena itu jangan pernah main-main dalam kasus ini. Karena jika main-main sama saja dengan bunuh diri.
Jadi tidak benar target Golkar me­nyingkirkan Boediono?
Tidak ada sama sekali target itu. Seribu persen saya jamin tak ada. Saya katakan ini bukan karena saya Ketua Pansus, tetapi saya ini Sekjen DPP Partai Golkar. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ketua Umum sampai hari ini, tidak pernah menyinggung persoalan ini. Jika saya bohong, Anda bisa tuntut saya karena kebohongan publik. Karena itu, janganlah menghambat Pansus ini dengan mengedarkan tuduhan seperti itu.
Apa komentar Anda tentang pendapat Ketua Umum Golkar yang menyebutkan Boediono dan Sri Mulyani dinonaktifkan jika diperlukan?
Saya kira itu tergantung pendekatannya. Silakan saja. Itu kan hak prerogatif presiden. Saya tidak dalam mendukung atau tidak. Tetapi jika ada usulan penonaktifan, silakan presiden merespon. Kalau menteri kan tergantung presiden. Dan pansus belum ada pikiran untuk meminta hal tersebut.
Ada yang menyebut ada dendam pri­badi antara Ical dengan Sri Mulyani. Benarkah?
Tidak pernah itu. Terlalu kecil jika pansus hanya mengurusi Sri Mulyani. Bang Ical sekarang ini juga Ketua Umum Partai Golkar, masa mau mengurusi Sri Mulyani. Kalau mau gampang saja, tetapi tidak ada itu.
Jadi yang dikatakan Ibu Sri Mulyani di sebuah media menyebut bahwa Golkar akan seperti ini dan itu, tidak perlulah. Sampai hari ini kami belum mengatakan, Sri Mulyani terlibat atau tidak. Ada indikasi korupsi atau tidak. Belum.
Data dan fakta diperoleh dari mana saja selain BPK?
Data dari BPK akan kami gunakan sebagai data awal. Dan setelah kami men­dapatkan penjelasan, kemungkinan yang akan kami panggil adalah dari pelaku-pelaku utama yang mengambil kebijakan penggelontoran Rp 6,7 triliun itu.
Tentunya kami akan meminta data-data yang terkait dengan rapat-rapat. Katakanlah rapat 20 November, 21 November. Di situ tengah malam rapat dilakukan sampai pagi. Siapa-siapa yang melakukan rapat? Rekaman akan diputar oleh Pansus. Di situ sangat jelas siapa yang berbicara. Ada pertanyaan pokok mengapa dananya bisa membengkak. Ada audit BPK setebal 1070 halaman. Intinya ada sembilan temuan. Misalnya ada notulen rapat jam 22.00, dalam rapat konsultasi 21 november, rapat sampai dini hari.
Setahu saya segera setelah hasil audit BPK dirilis oleh BPK itu ada respons dari mantan Ketua Komite Stabilitas  Sistem Keuangan (KSSK). Mudah-mudah­an ia men ampaikan data sebelum kami minta. Di dalam rapat itu akan kami lihat lagi alurnya, kami tidak akan memulai dari orang. Data-data kemudian yang akan untuk menentukan siapa-siapa yang akan kami panggil dalam rangka untuk pendalaman untuk mendapatkan klarifikasi, dalam rangka penyempurnaan data yang kami perlukan.
Apakah Pansus akan memanggil PPATK?
Terkait dengan aliran dana tentunya Pansus akan memanggil PPATK yang mengetahui ke mana aliran dana. Kalau kita kembali ke Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 Pasal 3 maka wajib hukumnya mereka hadir.
Bukan hanya itu. Wajib juga hukumnya memberi penjelasan. Segala macam temuan dan indikasi akan menjadi rekomendasi Pansus yang akan disampaikan ke Sidang Paripurna.
Jadi keberhasilan Pansus merupakan pertaruan bagi karier politik Anda ke depan ya?
Saya tidak terbebani apa-apa. Tetapi terbebani secara objektif untuk membuka kasus ini. (35)

Profil:

Idrus Marham, Pinrang 14 August 1962, Riwayat Pendidikan: SMA Negeri Pare-pare 1977, IAIN Alauddin Ujung Pandang 1979, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1979, IAIN Walisongo Semarang 1983, dan S1 Universitas Indonesia Antropologi 1990-1992. Riwayat Jabatan: antara lain Purek III UNIAT Jakarta 1987-1992 dan anggota MPR RI 1997-1999. Pengalaman Organisasi:
Ketua Umum DPP KNPI 2002-2005, Wasekjend PPAMPG 2002-2007, Wakil Koordinator Bidang Kompol LPP DPP Golkar 2002-2007, anggota Dewan Penasihat DPP AMPI 2003-2008, Wakil Presiden World Assembly Of Youth.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook