MENJADI tersangka kasus pencemaran nama baik Kejaksaan Agung tidak pernah dibayangkan oleh Illian Deta Arta Sari. Tak kapok berurusan dengan birokrat, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), tetap bersikap kritis. Ia kritik kelambanan pemberantasan korupsi dari berbagai pihak, termasuk pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu, apa komentar dia mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia? Berikut petikan perbincangan dengan dia belum lama ini.

Pesiden akhirnya bersikap atas rekomendasi Tim Delapan. Apa komentar Anda mengenai sikap SBY?
Pidato SBY masih terlalu berbunga-bu­nga, abu-abu, muter-muter, dan tidak te­gas. Ada dua persoalan yang ia sampaikan. Pertama, soal Bank Century, yang ternyata berbanding terbalik dari yang disampaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR. Dalam audit disebutkan banyak aturan yang ditabrak (dilanggar) dalam pengucuran dana ke Bank Century. Begitu juga ada peraturan yang diubah sedemikian rupa un­tuk menguntungkan Bank Century. Ha­sil audit juga menyebut Century meru­pa­kan bank kecil yang jika terkena krisis ti­dak akan menimbulkan dampak siste­mik.
Presiden mengatakan hal sebaliknya. Ia sekan-akan menempatkan diri sebagai humas Bank Century. Kemudian, soal ung­kapan SBY mendukung pengung­kap­an kasus Bank Century, masih dalam ta­taran wacana. Dalam praktik, BPK ma­sih kesulitan mengetahui ke mana dana Bank Century mengalir. Kedua, terkait ka­sus Bibit-Chandra, SBY tidak tegas me­nyebutkan langkah apa yang akan diambil. 
Lalu apakah pencopotan Susno Duaji sebagai Kabareskrim Mabes Polri bukan termasuk sanksi?
Kadiv Humas Mabes Polri hanya mengatakan, pencopotan Susno murni tour of duty. Tidak ada pernyataan bahwa pencopotan tersebut merupakan sanksi.
Jangan-jangan, Susno hanya dicopot sebentar lalu menjabat lagi. Malah bisa-bisa jadi Kapolri karena status dia di Polri masih bersih.
Pengusutan perlu dilakukan karena ada pertemuan Susno dengan buronan Anggoro Widjaja di Singapura. Susno juga diduga melakukan kebohongan pu­blik dengan mengatakan pertemuan dengan Anggoro difasilitasi Kedutaan Besar RI di Singapura yang dibantah tegas oleh KBRI. Susno juga melakukan hubungan telepon dengan Lukas, pe­ngacara Budi Sampoerna, yang meng­in­di­kasikan ada angka 10, entah Rp 10 miliar atau komisi 10 persen.
Pencopotan juga harus dilakukan kepada Kapolri dan Jaksa Agung sebagai tanggung jawab terhadap aparat di ba­wah­nya. Kasus ini membuktikan dua pu­cuk pimpinan dua lembaga tersebut gagal membawa pada reformasi birokrasi dan bidang hukum.
SBY juga menyerukan pengganyang­an mafia hukum. Apakah seruan itu bakal efektif?
Pidato mengenai pengganyangan mafia hukum juga tidak jelas. Langkah konkretnya tidak kelihatan. Sampai sekarang yang terlihat hanya PO BOX 9949. Saya rasa itu tidak bakal efektif. Kalau ada masyarakat melapor ke PO BOX 9949, terus kenapa? Tindak lanjutnya bagaimana? Tidak jelas.
Yang jadi masalah, bukan tempat mengadukan persoalan mafia hukum karena sudah ada Komisi Kepolisian Na­sional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berapa laporan yang telah masuk ke komisi-komisi itu? 
Yang menjadi masalah, tindak lanjut dari laporan tersebut. KY telah mereko­mendasikan pemberian sanksi kepada 24 hakim, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Dan biasanya sanksi hanya dijatuhkan secara administratif. Kalau pun ada pemecatan, biasanya terkait narkoba atau salah tembak. Tetapi jika yang melakukan korupsi atau terkait penyalahgunaan wewenang hanya diberi sanksi administrasi. Dicopot sebentar agar meredam perhatian publik kemudian diberi jabatan lagi.
Kita tentu ingat kasus suap terhadap Urip Tri Gunawan, ketua tim penyeli­dikan kasus Bantuan Likuiditas Bank In­donesia (BLBI). Banyak pejabat yang kejaksaan termasuk Jaksa Agung Muda turut melakukan hubungan telepon dengan Artalyta Suryani sebagai pihak yang memberi suap. Atas desakan publik, pejabat kejaksaan yang diduga terlibat langsung dicopot. Ketika perhatian pu­blik mereda, para jaksa tersebut kembali diberi jabatan. Mantan Direktur Pe­nun­tutan Kejaksaan Agung M Salim misalnya, setelah dicopot malah diberi jabatan pengawasan jaksa. Bagaimana akan mengawasi jaksa, kalau dirinya dinilai bermasalah?.
Begitu juga di tubuh kepolisian. Pada 2005-2006, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) me­lansir ada rekening atas nama 15 perwira tinggi Polri yang dinilai di luar kewajaran. Tetapi semua itu tidak pernah diusut. 
Upaya pemberantasan mafia hukum yang dicanangkan Presiden selama me­mimpin telah gagal total, karena tidak ada keseriusan dan hanya sebatas jargon. Pengganyaan mafia hukum, itu hanya upaya pencitraan. Buktinya, dalam pidato Presiden sama sekali tidak menyebut-nyebut soal Anggodo Widjojo yang jelas-jelas dalam rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) telah me­ngeluarkan uang untuk menyuap, mempermainkan hukum sedemikian rupa. Dan Anggodo tidak diproses oleh ke­po­lisian, bahkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III, Kapolri Bambang Hendarso Danuri seolah menjadi pengacara Ang­godo. Dengan mengatakan, ''Ang­go­do tidak akan lari.''
Anehnya, Presiden pun diam saja melihat fenomena Anggodo. Hal ini membuat kita sulit percaya bahwa serius memberantasan mafia peradilan atau mafia hukum. Yang didepan mata saja (Anggodo) tidak diproses atau ditangkap. Bagaimana dengan yang lain?
Begitu juga dengan penegak hukum yang diduga terlibat dengan Anggodo tidak ditindak. Padahal kejadian seperti ini bukan kali pertama. Kasus Artalyta Suryani dan Urip terbukti melibatkan Jaksa Agung Muda (JAM). Bagaimana JAM bisa berhubungan dengan Artalyta. Bahkan Wisnu Subroto (JAM) juga dinilai terlibat. Ia terbukti berhubungan de­ngan Anggodo dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan selama ini tidak ada tindakan tegas dari Jaksa Agung Hen­dar­man Supandji.
Dalam kasus ini, Anggodo terlihat be­gitu berpengaruh, kenapa bisa begitu?
Ada pertanyaan yang cukup meng­gelitik, sudah jelas ada indikasi tindak pidana yang dilakukan Anggodo tetapi be­lum diproses. Itu jadi pertanyaan. Ja­ngan-jangan kasus ini melibatkan banyak petinggi negeri.
Bagaimana penyidik Polri bisa me­nyin­krokan isi BAP dengan Anggodo? Bagaimana petinggi kejaksaan agung menerima ''duren''? Dalam rekomendasi Tim Delapan disebutkan ada penerimaan mobil mewah oleh petinggi kejaksaan agung yang berasal dari Anggodo. Me­ngapa tak diproses?
Sebagai pembanding, untuk mena­ngani kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri tiga buah biji kakao, polisi bisa cepat mengusut. Tetapi untuk Anggodo, polisi mengatakan tidak ada bukti padahal sudah jelas secara kasat mata.
Apakah pembenahan institusi penegak hukum memenuhi harapan Anda?
Masih jauh dari harapan. Misalnya, kejaksaan, baik dari kuantitas maupun kua­litias penanganan kasus masih minim. Berdasarkan audit BPK, dari tahun 2004 hingga akhir 2008 terdapat tunggakan atau pengelolaan uang yang tidak diselesaikan sebesar Rp 8 triliun. Ini jumlah yang lebih besar dari dana talangan Bank Century.
Kejaksaan Agung mengklaim pada hari Antikorupsi Dunia, tahun lalu, me­nyebutkan telah menangani sekitar 3200 kasus korupsi selama lima tahun. Ke­mu­dian kejaksaan membandingkan dengan KPK hanya menangani seratusan kasus korupsi. Kelihatannya prestasi kejaksaan baik, tetapi jika diperhatikan tidak juga.
Bayangkan, 3200 kasus dalam lima tahun, setahun berarti hanya sekitar 600 kasus. Begitu juga kepolisian, mana ada kasus korupsi besar yang ditangani oleh polisi? Baik kuantitas maupun kualitasnya dipertanyakan.
Belum lagi berbagai survei dan penelitian dilakukan menunjukan institusi peradilan, termasuk kejaksaan dan kepolisian merupakan yang terkorup.
Apakah pelemahan terhadap KPK akan terus dilakukan?
Dalam upaya KPK mengusut kasus jaksa Urip, banyak pihak terlihat gerah. Hal yang sama, saat KPK mulai me­nang­kapi anggota DPR yang terbukti menerima suap, parlemen pun mulai tidak nyaman dengan keberadaan KPK. ICW men­catat, ada sekitar 18 anggota DPR yang ditangkap KPK, dan ini tidak pernah dilakukan oleh jaksa maupun polisi.
Begitu juga saat KPK mulai mem­bong­kar dugaan korupsi yang menyang­kut kekuatan bisnis besar yang berhu­bung­an dengan kekuasaan, lebih banyak yang terganggu.
Jadi banyak pihak yang merasa ''pesta'' mereka terganggu oleh KPK. Karena itu pada saat hampir bersamaan, mereka bersatu untuk melemahkan KPK.
UU KPK merupakan undang-undang yang paling sering diajukan uji materi oleh pihak yang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.
Setidak-ti­dak­nya UU KPK telah me­ngalami 9 kali uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan upaya pelemahan akan terus terjadi. (35)

Profil:

Illian Deta Arta Sari, lahir di Bantul, 22 Maret 1980. Lulus kuliah di Universitas Gadjah Mada, Ilmu Hukum Hukum internasional. Kini menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia pernah menjadi peneliti hukum di ICW dan jurnalis.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook