RADHAR Panca Dahana adalah budayawan yang turut mempersiapkan pemilihan presiden. Paling tidak ia bersama kawan-kawan menyelenggarakan debat budaya calon presiden. Kini setelah, presiden terpilih dan kabinet tersusun, apakah ia puas? Atau lulusan Sosiologi di Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, Prancis (2001), justru geram. Berikut petikan perbincangan dengan dia mengenai Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dalam perspektif sosial budaya, di Tangerang, belum lama ini.

Kabinet kita dianggap tidak profesional. Banyak menteri tak sesuai keahlian. Komentar Anda?
Saya sepakat dengan pandangan para pengamat lain. Pembagian kursi menteri memang lebih berdasarkan pada jatah kekuasaan. Semua orang gila kekuasaan.  Bahkan hak prerogatif presiden diartikan sebagai sebuah selera, diartikan sebagai subjektifitas untuk melayani kepentingan kelompok sendiri. Dan sangat mengejutkan karena pemilihan menteri tidak dilakukan oleh sebuah institusi negara yang terbuka dan auditable, tapi di rumah pribadi.
Jadi, urusan negara diapresiasi sebagai urusan pribadi, dan masuk ke kamar pribadi. Dan tiba-tiba, tokoh-tokoh besar di Indonesia, keluar masuk seperti aktor-aktor yang memasuki ruang sutradara yang sutradaranya tidak kelihatan, dan penuh misteri. Tapi sutradaranya itu yang menangguk efek promosional yang paling gede. Dan para aktor itu mempunyai perannya sendiri-sendiri. Begitu masuk mereka sumringah, begitu keluar mereka tegang dan terbata-bata. Ini seperti sandiwara. Proses kenegaraan dijadi­kan teater di rumah pribadi. Itu dimensi kultural pemilihan menteri.
Apa efek pemilihan semacam itu bagi kehidupan sosial budaya kita lima tahun ke depan?
Itu artinya mimpi-mimpi dan keinginan-keinginan kita hancur lebur. Jadi kita nggak bisa lagi berharap sendi-sendi kehidupan dijalankan oleh orang-orang tidak berkompeten itu. Bagaimana mungkin, orang tidak mempunyai kompetensi apa pun ditempatkan di sebuah bidang? Orang bilang,''the right man in the wrong place''. Kalau saya bilang, ''the wrong man in the wrong place''. Ya, sebutlah nama seperti Hatta Radjasa dan Agung Laksono. Agung Laksono yang tidak mempunyai keterwakilan secara publik, dan tidak lolos untuk kursi DPR, kok bisa jadi Menkokesra? Di titik itu, negara atau nasib bangsa menjadi permainan dari kroni-kroni politik seperti itu. Dan yang mencemaskan, itu dila­kukan atas nama sebuah terma tingkat dunia bernama demokrasi.
Apakah Anda yakin perspektif kebudayaan dapat digunakan untuk menghadapi krisis demokrasi semacam itu?
Kabinet kita sekarang ini kabinet yang merepresentasikan presidennya. Kabinet yang sama sekali tidak memedulikan suara-suara pemikir kebudayaan. Para pemikir kebudayaan bilang kebudayaan hendaknya menjadi fondasi bagi bangunan-bangunan struktural, pragmatik, sistemik yang hendak kita kembangkan. Misalnya, sistem hukum, politik dan ekonomi, tanpa sistem kulutral di dalamnya, tidak akan tegak, dan rentan menghadapi gucangan. Kebudayaan tidak diapresiasi oleh kabinet sekarang dengan tetap menggabungkan kebudayaan dengan pariwisata.
Kebudayaan tidak bisa diapresiasi dalam bentuk material, sebagaimana sebuah ben­da. Karena kebudaya­an itu, sesuatu yang sifatnya abstrak, yang penuh dengan simbol-simbol bernilai. Dan kebudayaan mendapatkan jatah sangat minor. Dari 1,3 triliun, 1 triliun untuk membiayai biro­krasi. Sisa 300 miliar untuk kebudayaan dan kesenian mendapat jatah 78 miliar. Bayangkan, 78 milyar untuk membiayai kesenian 230 juta manusia. Itu lebih kecil diban­dingkan pabrik rokok membiayai sebuah kompetisi sepak bola. Buat saya ini bukan pengingkaran, tapi penghinaan.
Dan sekarang, Ke­men­trian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) di bawah Menko Per­ekonomi­an. Apa pendapat Anda?
Dulu Budpar di bawah Menkokesra, dan sekarang Menko Perekonomian. Ini semakin meneguhkan keberadaan kebudayaan hanya dipandang sebagai unit atau item di sebuah supermarket untuk kepentingan komoditas.
Apakah perspektif kebudayaan dapat digunakan untuk memberantas korupsi, yang kian tak tertandingi oleh institusi apa pun?
Sekarang ada kerancuan orang dalam memahami kebudayaan. Kalau kebudayaan dikembalikan sebagai makna sebenarnya, sebagai suatu bentuk hu­bung­an kemanusiaan, kultural yang dibangun lebih dari 10 milenium, itu baru luar bia­sa. Sebenarnya bangsa kita dibangun dari sebuah hubungan yang menghargai the others, egaliter, dan open mind. Kalau kita kembali seperti itu, kita tidak akan memperlakukan kebudayaan seperti sekarang, yang koruptif. Karena kita tahu, sebagaimana cerita masa lalu, sebuah pundi-pundi yang tertinggal di Batavia selama tiga tahun, tetap utuh jumlahnya, ketika pemiliknya berusaha kembali menemukannya. Tidak seperti kabinet sekarang.
Apakah ini terjadi karena kekuatan masyarakat sipil sudah tidak ada lagi, sehingga semua ditentukan oleh politik dan kekuasaan?
Kekuatan masyarakat madani itu hanya jargon. Karena kita tahu, kekuatan politik praksisnya selalu mengutik-ngutik kekuatan sipil. Malah kekuatan sipil dianggap sebagai instabilitas politik. Kekuasan bagi saya bukan cenderung koruptif, tapi cenderung menjadi imanen. Dan ia juga cenderung menghancurkan kekuatan penyeimbang, termasuk kekuatan sipil. Jadi, demokrasi pun tidak berhasil meluluhkan kecenderungan nafsu ke­kuasaan seperti itu. Karena demokrasi itu ternyata mudah sekali dimanipulasi. Dan demokrasi sendiri itu sangat relatif dan subjektif. Tidak ada ukuran-ukuran objektif yang bisa digunakan oleh dunia. Karena tidak standar-standar demokrasi se­buah negara diletakkan di negara lain.
Apa komentar Anda terhadap peraturan per­undangan yang dianggap menghambat kreativitas seperti UU Perfilman da UU Pornografi?
Itu bentuk keberpihakan kepada pemilik modal dan elite. Konfliknya bukan hanya menjadi konflik orang film, tapi semua pelaku kesenian. Karena seniman kan pada posisi minor yang berada posisi diekploitasi oleh pemilik modal. Misalnya, paling gampang soal RBT. Itu kan industri musik. Musik dianggap sebagai produk kebudayaan yang mampu menciptakan efek-efek komersial yang menguntungkan bagi negara. Tapi ketika ia menempatkan sang produsennya sebagai sumber aniaya, atau yang dianiaya, sebagai sumber eksploitasi. 
Nggak ngapa-ngapain operator dapat 60 persen, padahal yang dia pakai hanya gelombang! Siapa pemilik gelombang? Itulah bentuk dari exploitation de la industry. Dan pemerintah tidak bertanggung jawab, dengan mendiamkan itu semua. Mereka tidak peduli. Harusnya, pemerintah membuat suatu sistem industri yang tidak eksploitatif seperti itu. Jadi, semua perundangan yang diundangkan itu, pasti menyangkut kepentingan pemilik modal.
Karena ia yang stor uang kepada semua anggota komisi. Permainan seperti itu, semua orang sudah tahu. Begitu RUU sudah dimulai, tinggal nunggu rekening bertumpuk saja. Undang-Undang apapun, termasuk UU yang terbaru tentang rokok, tentang penghilangan ayat tentang tembakau, yang sangat penting itu.
Saran ideal Anda atas kondisi yang sedemikian karut marut di negeri ini?
Tidak ada! Mau gimana? Mbok ganti seperti apa pun kabinetnya, sistemnya, mau ada ada pemilihan langsung atau tidak langsung, bahkan lewat SMS sekalipun. Kita sudah hidup seperti ini saja, normal. Apakah kita akan semeleh sebagaimana galibnya publik menjadi domba sebagaimana kebanyakan orang yang menunggu gembala yang menuntunnya? Kalau ada orang bilang, kita harus kembali ke Ratu Adil, saya bilang nonsense! (35).

Profil:

Radhar Panca Dahana: lahir di Jakarta, 26 Maret 1965.

Pendidikan: S1 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia (1993) dan Studi Sosiologi di Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, Prancis (2001).

Penghargaan: Terpilih sebagai satu di antara lima seniman muda masa depan Asia versi NHK (1996), Meraih Paramadina Award (2005), Duta Terbaik Pusaka Bangsa, Duta Lingkungan Hidup sejak 2004, dan menerima Medali Frix de le Francophonie 2007 dari 15 negara berbahasa Prancis.

Karya: Menjadi Manusia Indonesia (esai humaniora, 2002), Lalu Waktu (kumpulan sajak, 2003), Jejak Posmodernisme (2004), Cerita-cerita dari Negeri Asap (kumpulan cerpen, 2005), Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia (esai humaniora, 2006), Dalam Sebotol Coklat Cair (esai sastra, 2007), dan Metamorfosa Kosong (kumpulan drama, 2007) (G20).

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook