panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
11 Juni 2012 | 10:02 wib
Setelah Pengesahan Perda Bahasa Jawa
image

Oleh Gunoto Saparie


SEJAK 60 tahun silam UNESCO telah merekomendasikan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Itu langkah konkret pemertahanan dan pemberdayaan bahasa ibu. Pemertahanan bahasa ibu lazim didefinisikan sebagai upaya yang disengaja, antara lain, untuk (1) mewujudkan diversitas kultural, (2) memelihara identitas etnis, (3) memungkinkan adaptabilitas sosial, (4) secara psikologis menambah rasa aman bagi anak, dan (5) meningkatkan kepekaan linguistis (Crystal, 1997). Kelima tujuan itu saling berkait dalam konteks kebudayaan. Karena itu, pemberdayaan bahasa ibu seyogianya merupakan bagian dari strategi kebudayaan.

Revitalisasi bahasa ibu pun seyogianya menjadi bagian dari strategi kebudayaan dengan beberapa alasan. Pertama, nilai bahasa terletak pada makna yang disimbolkan oleh bahasa. Bahasa Inggris, misalnya, dianggap simbol modernisme dan teknologi, sedangkan bahasa Arab dianggap simbol agama Islam. Dua contoh itu menguatkan asumsi, bahasa adalah kendaraan (baca: mengusung) kebudayaan.

Kedua, dalam konteks Indonesia, rujukan budaya nasional semula tiada lain adalah budaya-budaya etnis yang diklaim sebagai budaya nasional. Kita tak boleh melupakan, negara kesatuan Indonesia terbentuk atas kesepakatan kelompok-kelompok etnis untuk berhimpun diri dalam sebuah organisasi yang disebut negara kesatuan.

Sebagai suku bangsa terbesar di Indonesia, etnis Jawa dengan penutur puluhan juta di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta seyogianya mampu merevitalisasi bahasa Jawa. Bandingkan dengan Belanda yang berpenduduk sekitar 15 juta orang, toh bahasa Belanda memiliki vitalitas tinggi. Bila bahasa Jawa dan bahasa daerah lain sekarang kurang diminati para penuturnya, kita melihat kelemahan kesetiaan terhadap bahasa dan kita mencurigai ada kekeliruan dalam strategi kebudayaan dan pemertahanan bahasa.

Betapapun hebat sebuah peraturan, yang jauh lebih penting perwujudan peraturan itu. Perencanaan bahasa seperti digagas Noss (1994) terdiri atas tiga langkah besar, yaitu pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Kelahiran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah merupakan tahap awal dari pembuatan kebijakan. Peraturan daerah seyogianya segera diikuti pembentukan tim perencana bahasa daerah yang beranggota para pakar, seperti ahli perencanaan bahasa, linguistik, sastra, seni, pengajaran bahasa, penerbitan, naskah, dan kebudayaan. Tim itu bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah, termasuk tata cara evaluasinya. Petunjuk teknis itu hendaknya disosialisasikan secara bertahap ke berbagai lembaga, seperti perguruan tinggi, DPRD II, dinas-dinas, lembaga penerbitan, sekolah-sekolah, serta petugas kebudayaan dan sosial di lapangan.

Perencanaan Bahasa Di tingkat nasional sudah ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa.

Di tingkat provinsi belum ada lembaga serupa yang memiliki wewenang, padahal Perda tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa memerlukan tindak lanjut, yakni tahap implementasi dan evaluasi yang mesti dikoordinasikan dengan baik. Namun Balai Bahasa Jawa Tengah, misalnya, agaknya belum siap berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, khususnya pemerintah daerah, DPRD II, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan sejenisnya.

Perencanaan bahasa Jawa seyogianya dilakukan secara profesional dan institusional dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pertama, revitalisasi bahasa Jawa dilakukan melalui atau sebagai konsekuensi logis dari revitalisasi kebudayaan daerah. Kedua, revitalisasi bahasa Jawa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti media massa, perguruan tinggi, sekolah, lingkungan seni, dan organisasi sosial secara sistemik dengan target sosialisasi kelompok yang terfokus. Ketiga, pengajaran bahasa Jawa lebih difokuskan ke kefasihan berbahasa, bukan ketepatan berbahasa, agar bahasa daerah digunakan secara diglosik di masyarakat bilingual atau bahkan mutilingual. Keempat, pengajaran bahasa Jawa di sekolah hendaknya lebih mengutamakan pengenalan sastra daripada linguistik. Di sekolah, bahkan perguruan tinggi, apresiasi dan kajian kritis terhadap karya sastra Jawa seyogianya dilakukan sebelum mengapresiasi dan mengkaji secara kritis karya sastra Indonesia dan asing.

Manusia modern berkeyakinan mampu merencanakan masa depan, bukan hanya perilaku diri sendiri, melainkan juga pola masyarakat dan budayanya. Karena kebudayaan etnis dibangun melalui bahasa etnis — harus direkayasa, yakni dipertahankan dan diberdayakan melalui strategi kebudayaan sebagai upaya revitalisasi jati diri untuk menunjang kebudayaan nasional. Maka, kehadiran Perda Bahasa Jawa patut kita sambut gembira.

(RED/CN27)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
image
13 Mei 2014 | 22:25 wib
Dibaca: 5932
image
10 April 2014 | 19:05 wib
Dibaca: 6442
image
09 April 2014 | 22:22 wib
Dibaca: 6980
image
06 Maret 2014 | 22:54 wib
Dibaca: 7441
image
16 Februari 2014 | 12:41 wib
Dibaca: 8383
Panel menu tepopuler dan terkomentar
FOOTER