panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
27 Januari 2014
Desa, Pembangunan, dan KKN
  • Oleh Didik G Suharto

”Tajuk Rencana” harian ini (SM, 20/1/14) menulis bahwa berdasar data BPS Jateng jumlah penduduk miskin pedesaan pada triwulan III (Juli-September) 2013 tercatat 2,843 juta orang atau bertambah 12 ribu. Angka itu lebih tinggi dari triwulan II (April-Juni) dengan besaran 2,821 juta orang.

Membaca data tersebut tentu kita merasa prihatin meski tidak lagi terkejut. Rentetan fakta selama ini memang selalu menempatkan desa dan masyarakatnya dalam kelompok marginal. Sering terabaikan dan mudah terseret persoalan kemiskinan akibat situasi sosial ekonomi yang tidak stabil.

Tak hanya dari sisi jumlah, realitas tingkat kemiskinan di pedesaan juga lebih parah dari daerah perkotaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan acap jauh lebih tinggi ketimbang perkotaan.

Pengesahan UU tentang Desa memberikan harapan besar bagi kemajuan desa. Problem anggaran (dana) yang selalu menggelayuti pembangunan diharapkan teratasi lewat alokasi pembiayaan yang cukup signifikan dari APBN.

Namun peluang besar itu sekaligus jadi tantangan bagi para stakeholder di desa. Mampukah aparat pemerintahan desa dan masyarakat mengelola secara optimal demi kemajuan desa? Sejumlah kalangan sudah mewanti-wanti supaya stakeholders desa bersiap diri sejak sekarang. Implementasi yang rencananya efektif tahun depan hendaknya dimaknai sebagai masa persiapan.

Di samping pemda, keterlibatan pihakpihak lain dalam rangka mempersiapkan desa untuk mengimplementasikan UU itu juga sangat ditunggu, termasuk dari akademisi. Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai salah satu universitas besar di Jawa Tengah tampaknya menemukan momentum tepat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Era Baru

Di antara program yang relevan untuk menginisiasi, memberdayakan, sekaligus mempersiapkan desa menyambut ”era baru” pembangunan desa sebagai konsekuensi UU tentang Desa adalah kuliah kerja nyata (KKN). Mulai tahun ini (semester Februari- Juli), KKN wajib mahasiswa S-1 akan kembali dihidupkan.

Program itu bertujuan antara lain memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraan. Kuliah kerja nyata tematik ini strategis dalam mendorong komponen-komponen di desa memacu pembangunan di wilayahnya.

Kuliah kerja nyata tematik menuntut mahasiswa mengangkat tema-tema spesifik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, program pembangunan pemerintah. Termasuk kepakaran yang dimiliki universitas sehingga pendekatan terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan secara mendalam dan tepat sasaran.

Semangat Pemberdayaan

Program KKN diharapkan mampu menjembatani stakeholders di desa dengan peluang dalam pemberlakukan UU tentang Desa kelak mengingat terkandung semangat pemberdayaan.

Tema-tema pemberdayaan dalam KKN sangat beragam dan terbuka luas. Tidak hanya berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat langsung tapi juga menyangkut pengembangan kapasitas aparat atau kelembagaan pemerintahan desa. Kita bisa mencontohkan soal penguatan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Hal itu penting terutama mengingat pemerintahan desa nantinya mengelola dana yang jauh berlimpah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dapat dibayangkan betapa repot pemerintahan desa mengelola dana besar, katakanlah lipat 10 dari biasanya, bila tidak ada antisipasi dan persiapan memadai. Permasalahan utamanya adalah bagaimana cara memanfaatkan alokasi anggaran untuk desa tersebut agar bermakna.

Artinya, mampu memberikan efek kesejahteraan bagi seluruh warga, dan tidak justru menjerumuskan stakeholders yang terlibat ke dalam persoalan hukum.

Untuk itu, intervensi perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh. Bagi kalangan masyarakat, selain bisa mengupayakan peningkatan kapasitas individual agar survive dan berkembang dengan potensi yang ada, perlu meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan mengontrol pembangunan desa.(10)

— Dr Didik G Suharto, dosen FISIP UNS Surakarta, pemerhati isu-isu mengenai desa


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER