panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
20 Januari 2014
INDEEPTH
Kemiskinan dan Problematika Desa

Angka kemiskinan kembali menyeruak di antara isu-isu politik yang sedang menghangat di Jawa Tengah. Bila selama ini Pemprov Jateng dalam beberapa kurun waktu bangga dengan klaim bisa menurunkan angka kemiskinan, tidak demikian dengan data yang disodorkan Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah warga yang miskin naik, terbesar ada di pedesaan.

GUBERNUR Ganjar Pranowo dihadapkan dengan persoalan bertambahnya penduduk miskin pedesaan hingga 12 ribu orang. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebutkan, jumlah penduduk miskin pedesaan pada triwulan ketiga (Juli-September) 2013 sebanyak 2,843 juta orang.

Lebih tinggi dari triwulan kedua (April-Juni) yang sebesar 2,821 juta orang. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jateng Erisman melansir, jumlah warga miskin di Jateng lebih banyak di pedesaan dibandingkan perkotaan.

Persentase penduduk miskin di pedesaan meningkat dari 15,99 persen pada Maret 2013, menjadi 16,05 persen di September 2013. Sementara di perkotaan justru turun dari 12,87 persen menjadi 12,53 persen atau 1,870 juta orang.

Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di Jateng mencapai 14 persen lebih, lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat 11 persen. ”Dilihat dari jumlahnya, kota dengan penduduk miskin terbanyak ada di Brebes. Tapi kalau dilihat secara persentase, jumlah penduduk miskin paling tinggi ada di Kabupaten Wonosobo,” ujar Enrisman.

Pertambahan penduduk miskin di pedesaan disebabkan angka inflasi provinsi ini yang cukup tinggi, akibat kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan juga nonpangan.

Erisman berharap pemerintah Jateng lebih fokus dalam pemberdayaan pertanian untuk menekan angka kemiskinan. Apalagi selama ini, tenaga kerja di sektor pertanian masih cukup tinggi untuk wilayah Jateng.

Secara jumlah, tenaga kerja di pedesaan lebih banyak. Tapi secara produksi, masih didominasi oleh industri. ”Sehingga pemerintah harus lebih banyak perhatian di desa,” tegasnya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, warga di pedesaan memang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan inflasi.

Ketika harga-harga naik, potensi bertambahnya angka kemiskinan sangat besar. Oleh karena itu penguatan ekonomi pedesaan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Anggaran besar untuk infrastruktur dan dana desa adalah beberapa program yang mendukung daya ungkit ekonomi masyarakat.

”Saya prioritaskan desa, saya kasih anggaran, petani, UMKM, dan nelayan kan karena mereka tinggalnya di desa,” katanya. Melalui APBD 2014, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 100 juta untuk desa sangat miskin, Rp 60 juta desa sedang, dan Rp 40 juta desa berkembang.

Ganjar yakin dengan pengelolaan yang tepat, dana desa akan mampu mengurangi angka kemiskinan. Ia menyarankan sebagian besar dana desa untuk pembangunan infrastruktur. ”Kemiskinan itu karena infrastruktur tidak bagus.

Panen tidak bisa terangkut kan tidak punya nilai tambah,” jelasnya. Namun upaya ini harus didukung pemerintah kabupatenkota. Diperlukan proteksi langsung dari kepala daerah untuk masyarakat di pedesaan untuk menghadapi gejolak ekonomi.

”Ingat pupuk kita dikurangi 15 persen, makanya ada kelangkaan di Blora dan Banyumas. Kemarin saya langsung dan minta kebutuhan petani dipenuhi dulu, kalau tidak izin distribusi saya cabut,” tegasnya.

Jadi Pelecut

Menurut Ganjar, survei BPS tersebut merupakan pelecut untuk kinerjanya. Sama dengan kritik dari beberapa pihak, termasuk hasil survei dari Magister Politik Undip yang menyatakan kinerjanya masih biasa-biasa saja. ”Survei tidak apa-apa, itu sebuah kritik saja. Tapi tidak puasnya karena apa, saya ingin membaca hasil survei secara lengkap,” katanya.

Menurut Ganjar, kinerjanya baru bisa dilihat setelah APBD 2014 berjalan. ”Wong ya programnya belum jalan, APBD-nya baru akan dilaksanakan. Kritik boleh-boleh saja, Pak Gub dinilai belum jalan, ya nanti saya jalan, dinilai biasa ya nanti saya percepat,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Heru Setiadhie menyatakan, jumlah penduduk miskin di jateng saat ini sekitar 4,7 juta jiwa atau 14,98%. Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pemprov menargetkan pada 2018 angka kemiskinan menurun hingga 7,8%.

”Memang berat, tapi kami memasang target harus tinggi untuk memacu diri dan serius melaksanakan program-program,” katanya. Lebih lanjut, Heru menyatakan, program pengentasan kemiskinan bukan hanya pemberian bantuan.

Pemprov secara bertahap sedang melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan, pendampingan dan permodalan wirausaha baru, program air bersih, dan akses kesehatan dasar. Selain itu juga menggenjot keterampilan masyarakat lewat pembangunan desa vokasi.

Jateng juga menjadi pilot project program pengentasan kemiskinan Nasional ”Quick Win”. Ada tiga desa di Brebes yang menjadi pilot project dengan kucuran Rp 1 miliar per desa mulai 2013 lalu.

”Ada satu program nasional lagi, proyek percontohan di Pemalang, Demak, dan Brebes. Awal Februari akan dimulai,” katanya.(Anton Sudibyo-90)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER