panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Berita Utama
21 Oktober 2013
Permenakertrans 7/2013 Sarat Muatan Politis
  • Terkait Upah Minimum

JAKARTA - Keberadaan Permena­kertrans Nomor 7 Ta­hun2013 tentang Upah Mi­nimum tertanggal 2 Oktober 2013 dapat dikritisi dari dua hal, yaitu dari sisi yuridis kelahirannya dan dari sisi substansi. Menurut Sekjen Or­ganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, dari sisi yuridis kelahirannya, Permena­kertrans tersebut sangat mendadak dan sarat muatan politis.

“Bahwa kelahiran Permena­kertrans tersebut sangat mendadak, politis, dan  tidak sesuai dengan Keputusan Menaker­trans RI Nomor : Kep 355/Men/ X/2009 tentang Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Juga perlu ditegaskan bahwa LKS Tripartit tidak pernah diikutsertakan dalam proses pembahasan mengenai Perme­nakertrans tersebut,” kata Timb­oel dalam siaran pers OPSI, kemarin.

Selain itu, dalam Pasal 1 Kep­me­na­kertrans No. 355/2009 tersebut  dinyatakan LKS Tri­partit Nasional merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang ma­salah ketenagakerjaan yang terdiri atas unsur pemerintah, or­ganisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa LKS Tripartit Nasional memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Salahi Ketentuan

“Dari berbagai hal tersebut, kelahiran Permenakertrans No.7/2013 sudah me­nyalahi ketentuan yang ada dalam Kepmenakertrans No 355 tersebut. Bahwa proses pembuatan Permenakertrans No 7/2013 tidak dilakukan proses harmonisasi dengan peraturan menteri tenaga kerja lainnya yang mengatur tentang upah minimum, sehingga ada kontradiksi isi dengan aturan lainnya,” kata Timboel.

Bahwa terkait upah minimum sudah banyak aturan yang mengatur secara teknis tentang Upah minimum, seperti Permena­kertrans No 13 tahun 2012 yang memang diamanatkan oleh UU No 13 Tahun 2003. Selain itu juga ada Permenakertrans No 1 tahun 1999.

“Dari sisi substansinya, Permenakertrans ini merupakan upaya pemerintah yang sistematis untuk mengebiri kesejahteraan buruh, setelah Presiden SBY mengeluarkan Inpres  No 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimun. Bahwa isi Inpres nomor 9 tersebut sudah sangat sarat dengan diskriminasi dan pelanggaraan isi UUD 45, UU 13/2003 jo Permenakertrans no 13 tahun 2012 dan Permenakertrans no 1 tahun 1999. Karena itu, isi Permenakertrans no 7/2013 pun sarat diskriminasi dan pelanggaran UUD 45,  UU 13/2003 dan aturan turunannya,” papar dia. (F4-78)


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER