panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
Wacana
02 Oktober 2013
TAJUK RENCANA
Awasi Ketat Pembangunan Perumahan

Motif ekonomi bisnis ternyata lebih mengemuka dalam pembangunan perumahan di Semarang, dibandingkan dengan motif sosial dan lingkungan. Maka yang terjadi adalah pembangunan perumahan secara serampangan oleh oknum-oknum pengembang yang ingin secara instan menangguk keuntungan. Mereka tidak lagi sungkan membangun di wilayah-wilayah konservasi, juga nekat membangun di kawasan rawan longsor, dan melanggar aturan tentang minimal penyediaan lahan satu hektare.

Wilayah rawan longsor di Deliksari, Kelurahan Sukorejo, Keca-matan Gunungpati dikepras. Padahal dalam peta rencana tata ruang wilayah (RTRW), lahan seluas 16.145 meter persegi itu masuk dalam zona pertanian hortikultura. Di daerah yang mestinya merupakan resapan air seperti di Mijen, Gunungpati, dan Tembalang itu, sekarang berdiri perumahan. Di beberapa tempat seperti Tembalang, Gunungpati, dan Genuk, ada ba-nyak pengembang yang hanya membangun beberapa unit rumah.

Dalam kasus Deliksari nyata sekali kenekatan pengembang. Entah karena menggampangkan atau memanfaatkan kelengahan pengawasan, dia sudah mulai membangun dan menyatakan bahwa izin masih dalam proses. Padahal Ketua Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Supriyatno menyatakan, selama ini tidak ada pengajuan perizinan terkait dengan pembangunan perumahan. Bahkan, dia memastikan tidak akan memberikan izin pembangunan perumahan di kawasan itu.

Para pengembang yang sebenarnya sudah tahu apakah sebuah lokasi merupakan daerah berbahaya atau tidak. Mereka tidak akan gambling mengembangkan perumahan di kawasan rawan longsor dan peruntukannya untuk ke-pentingan lain. Mereka sudah memperkirakan bakal kesulitan menjual, selain juga merugikan pembeli dan lingkungan sekitar. Real Estate Indonesia (REI) sebagai organisasi tak bisa memberi sanksi apa pun, dan hanya mengimbau agar anggotanya mencari lahan yang tepat.

Problem pembangunan peru-mahan tak berhenti hanya pada soal legalitas, karena ternyata banyak pengembang legal yang me-nyelewengkan perizinan. Pelak-sanaan pekerjaan proyek mereka tidak sinkron dengan izin yang didapat. Jadi meskipun mengantongi izin, di lapangan ternyata banyak pengembang perumahan yang tidak mematuhi aturan-aturan yang dipersyaratkan. Izin pembangunan perumahan beserta persyaratannya itu seakan-akan hanya jadi dokumen administratif.

Kita mengimbau Pemkot memperketat pengawasan. Tidak bisa hanya melakukan sortir terhadap pengembang melalui izin yang diberikan. Fakta penyimpangan antara persyaratan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan kelemahan pengawasan. Keterbatasan jumlah personel untuk mengawasi tidak boleh menjadi alasan. Jika dinas yang terkait langsung memang memiliki keterbatasan, maka koordinasi intensif dengan instansi lain yang juga berwenang perlu lebih digalakkan.


Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Panel menu
FOOTER